Martin Daniel Tumbeleka

6 artikel dengan tag ini

Pengawasan Internal APH Perlu Diperkuat, Jangan Tunggu Persoalan Viral

Politik dan Keamanan29 September 2026

Pengawasan Internal APH Perlu Diperkuat, Jangan Tunggu Persoalan Viral

PARLEMENTARIA, Denpasar - Pengawasan internal menjadi salah satu perhatian Komisi III DPR RI dalam memantau penegakan hukum di Bali. Langkah cepat terhadap dugaan pelanggaran dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya secara profesional.

29 September 2026

Soroti Mekanisme Perampasan Aset, Legislator: Jangan Rugikan Korban Salah Sita!

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Soroti Mekanisme Perampasan Aset, Legislator: Jangan Rugikan Korban Salah Sita!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka menyatakan pihaknya memiliki semangat yang sama bahwa aset hasil tindak pidana mutlak harus dirampas oleh negara. Kendati demikian, ia mengingatkan agar perumusan RUU Perampasan Aset tetap mengedepankan prinsip keadilan bagi setiap warga negara yang berpotensi mengalami ketidakadilan dalam proses penegakan hukum.

DPR Tegaskan Ketentuan KUHAP 2025 Tetap Menjamin Keterpaduan Penegakan Hukum

Politik dan Keamanan21 September 2026

Politik dan Keamanan

DPR Tegaskan Ketentuan KUHAP 2025 Tetap Menjamin Keterpaduan Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menegaskan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah diuji materiil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR berpandangan norma tersebut dibentuk untuk menjaga keterpaduan sistem peradilan pidana sekaligus memberikan mekanisme pengawasan terhadap kewenangan penyidik.

Pansus RUU HPI Serap Masukan soal Status Kewarganegaraan Anak Perkawinan Campuran

Politik dan Keamanan21 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU HPI Serap Masukan soal Status Kewarganegaraan Anak Perkawinan Campuran

PARLEMENTARIA, Serang — Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) Martin D. Tumbelaka menilai persoalan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran perlu menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan RUU HPI. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan anak berkewarganegaraan ganda yang harus menentukan kewarganegaraannya setelah mencapai usia 18 tahun.

Penambahan Anggaran KPK Harus Fokus untuk Perkuat Penindakan

Politik dan Keamanan2 September 2026

Politik dan Keamanan

Penambahan Anggaran KPK Harus Fokus untuk Perkuat Penindakan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp774,305 miliar untuk tahun anggaran 2027. Tambahan tersebut akan meningkatkan pagu anggaran KPK dari Rp1,447 triliun menjadi Rp2,222 triliun.

2 September 2026

Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Batas Kewenangan Pusat-Daerah, Hindari Tumpang-Tindih Aturan

Politik dan Keamanan29 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Batas Kewenangan Pusat-Daerah, Hindari Tumpang-Tindih Aturan

PARLEMENTARIA, Manado – Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, menegaskan RUU ini sangat dibutuhkan khususnya bagi masyarakat di daerah kepulauan, seperti Sulawesi Utara. Regulasi ini, menurutnya, bernilai krusial karena akan menjadi payung hukum kewenangan konkret bagi daerah dalam mengelola wilayah kepulauannya.