Berita Terpopuler

Puan Minta Mitigasi Bencana Diperkuat Menyusul Banjir Bandang Solok

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong penguatan mitigasi dan koordinasi penanganan bencana di seluruh Indonesia menyusul banjir bandang yang menerjang Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Menurutnya, potensi bencana akibat curah hujan tinggi maupun faktor lingkungan perlu diantisipasi lebih efektif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Kholid: Batas Defisit APBN Tiga Persen Harus Tetap Dijaga

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menilai batas defisit APBN maksimal tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) perlu tetap dipertahankan. Hal itu terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurutnya, batas tersebut penting untuk menjaga kesinambungan dan kredibilitas fiskal.

Ledia Hanifa: Anggaran Pendidikan Harus Dialokasikan Sesuai Fungsi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai bantuan pendidikan perlu memiliki nomenklatur tersendiri dan tidak dikategorikan sebagai bantuan sosial (bansos). Menurutnya, bantuan pendidikan merupakan bagian dari fungsi pendidikan yang memiliki mandat konstitusional sehingga perlu ditempatkan secara tepat dalam penganggaran negara.

Bali Darurat Rabies, Perlu Tanggung Jawab Bersama Lintas Kementerian

Tidak Mengganggu Lahan Pangan, Pembangunan Kawasan Investasi di Subang Harus Terkendali

Amin AK Minta OJK Evaluasi Kebijakan Maybank Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak

Polemik UINSA, Selly Minta PMA Pengangkatan Rektor Dikaji Ulang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong evaluasi terhadap Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas PMA Nomor 68 Tahun 2015 mengenai pengangkatan dan pemberhentian rektor dan ketua pada perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Menurutnya, evaluasi tersebut penting menyusul polemik pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya.

Soroti Beban Kerusakan Tol bagi Korban Kecelakaan, Lasarus: UU LLAJ Bakal Direvisi

Legislator Komisi V Minta Kualitas Sekolah Rakyat Diawasi

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi V DPR Musa Rajekshah meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan Sekolah Rakyat memenuhi standar kualitas dan keamanan sehingga fasilitas pendidikan tersebut dapat digunakan dalam jangka panjang. Menurutnya, secara umum kondisi bangunan dan tata letak sekolah sudah baik, namun masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki untuk menekan biaya perawatan ke depan.

Rumput Laut Hanya Diekspor Mentah, Titiek Soeharto Minta Hilirisasi Sampai Produk Akhir

Tanpa Data yang Benar, Seluruh Perencanaan Pembangunan Nasional Berisiko Salah

Ibas Soroti Kemandirian Energi Daerah saat Kunjungi PLTA Ngebel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Potensi energi terbarukan di daerah dinilai dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Pengembangan sumber energi lokal juga perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.

RUU Satu Data Indonesia Harus Perjelas Perlindungan Data di Luar Yurisdiksi

UMKM Stagnan, Tifatul Sembiring: Jangan Hanya Dikasih Kredit, Harus Dibimbing

Thoriq Majiddanor: Predikat WTP Harus Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan Masyarakat

Siti Mukaromah Dorong Integrasi Akses Pasar Petani dan Industri Pengolahan

Lasarus Desak Pemerintah Tetapkan Target Nasional Layanan Air Bersih

11 Pekerja PLN Sumsel yang Di-PHK Akan Kembali Bekerja

PARLEMENTARIA, Palembang — Sebanyak 11 pekerja PT PLN (Persero) di Sumatera Selatan yang sebelumnya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan kembali bekerja di lingkungan PT PLN (Persero). Kesepakatan tersebut tercapai setelah Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mempertemukan para pihak untuk mencari penyelesaian atas persoalan mutasi yang berujung pada PHK terhadap para pekerja tersebut.

MKD Ajak Polisi dan Masyarakat Bantu Awasi Etika Anggota DPR

PARLEMENTARIA, Garut — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun meminta jajaran kepolisian dan masyarakat ikut membantu mengawasi etika anggota DPR RI. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar pengawasan terhadap perilaku anggota DPR dapat berjalan lebih optimal.