PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai hasil Indeks Kinerja Parlemen (IKP) 2025 yang dirilis Indonesian Parliamentary Center (IPC) harus menjadi bahan evaluasi bagi DPR RI untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi. Menurutnya, selain menjaga kepatuhan terhadap prosedur pembentukan undang-undang, DPR juga perlu memperkuat mekanisme tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat yang telah disampaikan dalam proses pembahasan.
7 Agustus 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani memberi perhatian terhadap isu nirempati tenaga kesehatan (nakes) kepada pasien BPJS Kesehatan yang belakangan tengah menjadi perhatian publik. Selain soal empati kepada pasien, Puan pun menyoroti soal sistem pelayanan kesehatan yang dikeluhkan oleh pasien tersebut.
7 Agustus 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menilai kasus pelibatan anak dalam promosi produk rokok elektronik (vape) oleh YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo menjadi pengingat pentingnya memperkuat regulasi perlindungan anak di era digital. Menurutnya, pelibatan anak dalam promosi produk tersebut merupakan bentuk eksploitasi yang tidak boleh dinormalisasi.
6 Agustus 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih berkomitmen mengawal aspirasi Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Tegal terkait peningkatan fasilitas pembelajaran dan kesejahteraan tutor. Menurutnya, penguatan PKBM menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tegal.
7 Agustus 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi tren penurunan jumlah pengangguran yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data BPS per Mei 2026, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan Februari 2026.
7 Agustus 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Nurlaela Wiradinata, mendukung upaya pemerintah dalam menyehatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, ia menekankan agar penyehatan BUMN tidak sekadar dilakukan melalui pengurangan jumlah perusahaan, melainkan harus memastikan BUMN yang ada benar-benar sehat dan mampu memberikan manfaat bagi negara serta masyarakat.
12 Agustus 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menegaskan komitmennya memperjuangkan kepastian status dan kesejahteraan guru non-ASN. Menurutnya, persoalan yang dihadapi guru, termasuk ketidakpastian status kepegawaian dan kesejahteraan yang belum memadai, perlu segera mendapatkan perhatian pemerintah.
11 Agustus 2026
11 Agustus 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, menyoroti pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengenai maraknya dugaan pengkaplingan kawasan laut di Batam tanpa melalui prosedur perizinan yang semestinya.
9 Agustus 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menyelesaikan persoalan legalitas timah masyarakat di Pulau Belitung. Hal ini menjadi sorotannya lantaran penerbitan Perpres ini dinilai mendesak agar aktivitas pertambangan rakyat dan roda ekonomi daerah yang sempat tersendat akibat kendala regulasi dapat kembali berputar.
7 Agustus 2026
PARLEMENTARIA, Manokwari - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyoroti pentingnya perlindungan hak masyarakat adat yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di wilayah mereka masing-masing. Ia menegaskan kawasan hutan yang dikategorikan sebagai hutan adat merupakan hak milik masyarakat adat. Sehingga, setiap investor dan penambang wajib melalui mekanisme perizinan yang melibatkan masyarakat adat.
6 Agustus 2026
PARLEMENTARIA, Jayapura - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menegaskan tidak ada lagi alasan untuk menunda penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Menurutnya, regulasi tersebut sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di seluruh Indonesia.
8 Agustus 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR, Usman Husin, meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Sumatera Selatan yang hampir setiap tahun mengalami kejadian serupa saat musim kemarau.
8 Agustus 2026
PARLEMENTARIA, Jayapura - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat diharapkan menjadi landasan hukum yang mampu memberikan kepastian terhadap perlindungan hak masyarakat adat, termasuk dalam penyelesaian konflik agraria dan pengakuan wilayah adat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan saat memimpin kunjungan kerja Baleg di Jayapura, Papua, Jumat (7/8/2026).
7 Agustus 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai pelemahan nilai tukar rupiah perlu direspons dengan kebijakan yang mampu memperkuat sektor-sektor produktif, sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Hal ini menjadi sorotannya lantaran pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa depresiasi mata uang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila diiringi peningkatan devisa dan produktivitas.
6 Agustus 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, mengecam keras aksi promosi minuman beralkohol merek Newport dalam festival musik The Sounds Project di Jakarta Utara. Promosi tersebut memicu kontroversi lantaran menggelar tantangan hafalan Surah Ad-Dhuha dengan hadiah sebotol minuman keras (miras).
11 Agustus 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, mendesak pemerintah pusat segera menyalurkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada 79 pemerintah daerah yang mengalami kekurangan anggaran. Langkah cepat itu dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik.
7 Agustus 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta – Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal perlu diperkuat agar kelompok masyarakat rentan tidak menanggung sendiri biaya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mengusulkan skema pembiayaan iuran oleh negara dimasukkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang saat ini tengah dibahas DPR RI.
7 Agustus 2026
PARLEMENTARIA, Manado - Komisi VI DPR RI memberikan perhatian serius terhadap masalah kelangkaan serta antrean panjang BBM yang masih melanda berbagai daerah. Anggota Komisi VI DPR RI Ismail mengungkapkan, keluhan terkait antrean BBM bukan hanya terjadi di Sulawesi Utara, melainkan menjadi aspirasi yang ditemuinya di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sulawesi Selatan sebagai daerah pemilihannya, Sumatra, Kalimantan, hingga Papua.
