Berita Terpopuler

Komisi III Segera Raker dengan Kapolri, Usut Tuntas Dalang dan Motif Penyadapan Ilegal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo. Rapat tersebut akan difokuskan pada pengungkapan pihak yang memerintahkan penyadapan, motif, serta pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terlibat.

Soroti Limbah Indofood, Samuel Wattimena Minta IKM Lokal Dilibatkan dalam Rantai Pasok

Rikwanto Pastikan Hak Ulayat dan Tertib Administrasi Masuk dalam RUU Masyarakat Adat

Puan: Usulan Hak Menyatakan Pendapat Ikuti Mekanisme Konstitusi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh anggota DPR RI harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku. Disampaikan Puan, pimpinan DPR RI telah menerima laporan terkait sejumlah anggota dewan yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan hak tersebut.

Prabowo Undang 10 Mantan Kapolri, Sejumlah Fraksi Dorong RUU Penyadapan Segera Dibahas

RUU Penyadapan Harus Segera Dibahas, Masyarakat Jangan Terus Hidup dalam Ketakutan

Kepastian Status dan Kesejahteraan Guru PPPK Harus Diutamakan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai percepatan pengalihan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu penting dilakukan untuk memberikan kepastian status kepegawaian dan meningkatkan kesejahteraan guru. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik yang masih terjadi di berbagai daerah.

Rofik Hananto Usul DPR Dalami Polemik Ijazah Gibran Lewat Pansus

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Rofik Hananto mendorong DPR mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami polemik keabsahan administratif dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pembentukan Pansus diperlukan untuk memastikan proses pemenuhan persyaratan pendidikan dan verifikasi dokumen pencalonan berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Pengakuan Ojol sebagai Angkutan Umum Harus Diikuti Perlindungan Pengemudi

Siarkan Persidangan yang Terbuka, Setjen DPR Raih State Institution Award CNN Indonesia Awards 2026

Yanuar Soroti Penggunaan Desil dalam Kebijakan Pendidikan Pasca UU Satu Data Disahkan

Dorong Penguatan UU SDI, Yanuar Soroti Perlindungan Privasi dan Penyalahgunaan Alat Sadap

Biro SDMA Setjen DPR Sosialisasikan Layanan Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Akademik ASN

Mercy Barends Minta Pengelolaan Aset Hasil Perampasan Diawasi DPR dan Publik

RUU Pembentukan UU Disetujui, Baleg Pisahkan Aturan dari Peraturan Bawah UU

Cegah Banjir Berulang, Ridwan Bae Tekankan Penanganan Sungai dan Pantai

Lindungi Generasi Muda dari Narkoba, Lola Nelria Dorong Pengungkapan Jaringan hingga Bandar Besar