Industri dan Pembangunan

4152 artikel ditemukan

Kenaikan BBM Tak Terhindarkan, Sartono Tekankan Perlindungan Masyarakat

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Kenaikan BBM Tak Terhindarkan, Sartono Tekankan Perlindungan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung — Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono menekankan pentingnya langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi dampak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi. Menurutnya, kebijakan yang mengikuti dinamika harga pasar internasional tersebut perlu diimbangi dengan program-program yang dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

10 Juni 2026

Lampung Usulkan 30.600 Penerima BPBL, Ahmad Junaidi Desak Penyesuaian Kuota

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Lampung Usulkan 30.600 Penerima BPBL, Ahmad Junaidi Desak Penyesuaian Kuota

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung — Anggota Komisi XII DPR RI Ahmad Junaidi Auly meminta pemerintah untuk menambah alokasi program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat Provinsi Lampung. Permintaan tersebut disampaikan saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Rabu (10/6/2026).

Nila Yani Minta TVRI Jadikan Piala Dunia 2026 Momentum Penguatan Penyiaran Nasional

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Nila Yani Minta TVRI Jadikan Piala Dunia 2026 Momentum Penguatan Penyiaran Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Nila Yani Hardiyanti, mendorong TVRI untuk memanfaatkan momentum penyelenggaraan Piala Dunia 2026 sebagai langkah strategis memperkuat layanan publik dan pengembangan bisnis penyiaran nasional.

Antisipasi Terjadinya Migrasi Massif Pengguna Pertamax ke BBM Subsidi, Jangan Ada Penimbunan!

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Antisipasi Terjadinya Migrasi Massif Pengguna Pertamax ke BBM Subsidi, Jangan Ada Penimbunan!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang per 10 Juni 2026 resmi naik menjadi Rp16.250 per liter.

Harga Pertamax Naik, Pemerintah Harus Jelaskan Formula dan Dasar Perhitungan secara Transparan

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Harga Pertamax Naik, Pemerintah Harus Jelaskan Formula dan Dasar Perhitungan secara Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green yang terjadi di tengah gejolak harga minyak dunia menjadi perhatian publik. Banyak masyarakat mempertanyakan alasan di balik penyesuaian harga tersebut dan dampaknya terhadap biaya hidup sehari-hari.

Sadarestuwati: Pemerintah Harus Lindungi Peternak Ayam Petelur

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Sadarestuwati: Pemerintah Harus Lindungi Peternak Ayam Petelur

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Sadarestuwati meminta Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat perlindungan terhadap peternak ayam petelur di tengah anjloknya harga telur di tingkat peternak. Pasalnya, pemerintah dinilai tidak cukup hanya mendorong peningkatan produksi, tetapi juga harus memastikan harga jual tetap menguntungkan bagi peternak rakyat.

Evita Nursanty Dorong Penambahan Alat Uji SNI untuk Percepat Sertifikasi Industri

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Evita Nursanty Dorong Penambahan Alat Uji SNI untuk Percepat Sertifikasi Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penambahan alat uji pendukung penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan hilirisasi industri dinilai penting untuk mempercepat proses sertifikasi produk sekaligus mendukung peningkatan daya saing industri nasional. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI terkait pembahasan RKA-KL dan RKP-KL Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Elpisina Dorong BIG Perkuat Sosialisasi Satu Data Geospasial hingga Daerah

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Elpisina Dorong BIG Perkuat Sosialisasi Satu Data Geospasial hingga Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Elpisina mendorong Badan Informasi Geospasial untuk memperkuat sosialisasi terkait data geospasial dan batas kawasan hutan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, masih banyak kepala daerah dan pemerintah desa yang belum memahami secara jelas batas-batas kawasan hutan maupun area penggunaan lain (APL), sehingga berpotensi menimbulkan persoalan perizinan di daerah.

Tifatul Sembiring: Hilirisasi Potensi Wujudkan Mobil Nasional dan Industri EV

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Tifatul Sembiring: Hilirisasi Potensi Wujudkan Mobil Nasional dan Industri EV

PARLEMENTARIA, Jakarta – Hilirisasi sumber daya alam yang mampu menghasilkan mobil nasional dan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam pembahasan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,592 triliun pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI di Ruang Rapat Komisi VII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Abdul Hadi Minta Anggaran Kemendes Fokus untuk Desa Tertinggal dan Evaluasi Kinerja Pendamping Desa

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Abdul Hadi Minta Anggaran Kemendes Fokus untuk Desa Tertinggal dan Evaluasi Kinerja Pendamping Desa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) agar mengarahkan tambahan anggaran yang tersedia untuk program-program teknis yang berdampak langsung terhadap pembangunan desa, terutama bagi desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.

Sinergi Anggaran Daerah Penting Demi Perkuat Program Transmigrasi dan Penyelesaian Konflik Lahan

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Sinergi Anggaran Daerah Penting Demi Perkuat Program Transmigrasi dan Penyelesaian Konflik Lahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mendorong Kementerian Transmigrasi untuk membangun skema kolaborasi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program transmigrasi dan pembangunan kawasan transmigrasi. Pasalnya, keterbatasan anggaran yang dihadapi Kementerian Transmigrasi perlu diantisipasi dengan membuka ruang sinergi pendanaan bersama pemerintah daerah, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun skema kerja sama lainnya yang dapat mendukung pembangunan kawasan transmigrasi.

Abdul Hadi Soroti Minimnya Anggaran Kemendes dan Kementerian Transmigrasi untuk Bangun Desa

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Abdul Hadi Soroti Minimnya Anggaran Kemendes dan Kementerian Transmigrasi untuk Bangun Desa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi menyoroti rendahnya pagu anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI dan Menteri Transmigrasi RI. Menurutnya, besaran anggaran yang diusulkan jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini bisa berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan yang menyasar masyarakat desa dan daerah tertinggal.