Industri dan Pembangunan

3378 artikel ditemukan

Pengawasan Limbah di Kawasan Industri MM2100 Perlu Diperketat

Industri dan Pembangunan10 April 2026

Pengawasan Limbah di Kawasan Industri MM2100 Perlu Diperketat

PARLEMENTARIA, Bekasi — Kawasan Industri MM2100 di Bekasi, Jawa Barat, mendapat sorotan tajam dari Komisi XII DPR RI, terutama soal buangan limbah industrinya. Ada sekitar 300 tenan dengan 700 cerobong asap yang beroperasi di sini. Pengelolaan limbah industri jadi keniscayaan untuk terus diawasi secara ketat.

10 April 2026

Ruslan M Daud Minta Sinkronisasi Pusat dan Daerah Demi Tekan Ketimpangan Hunian Korban Bencana

Industri dan Pembangunan10 April 2026

Industri dan Pembangunan

Ruslan M Daud Minta Sinkronisasi Pusat dan Daerah Demi Tekan Ketimpangan Hunian Korban Bencana

PARLEMENTARIA, Banda Aceh — Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M. Daud menyoroti ketimpangan dalam penyediaan hunian bagi korban bencana di Aceh. Ia menilai perbedaan kualitas antara hunian sementara (huntara) berpotensi memicu kecemburuan sosial di masyarakat. Pasalnya, perbedaan anggaran menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan tersebut.

Ruslan M Daud Desak Percepatan Infrastruktur Pascabencana di Aceh Segera Selesai

Industri dan Pembangunan10 April 2026

Industri dan Pembangunan

Ruslan M Daud Desak Percepatan Infrastruktur Pascabencana di Aceh Segera Selesai

PARLEMENTARIA, Banda Aceh — Anggota Komisi V DPR RI H Ruslan M. Daud mengapresiasi langkah pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh pascabencana. Namun, ia mengingatkan agar upaya pemulihan infrastruktur segera diselesaikan demi manfaatnya bisa cepat dirasakan oleh masyarakat Aceh.

Percepatan Pemulihan Bencana di Aceh Harus Pendekatan Sosial dan Mitigasi Komprehensif

Industri dan Pembangunan10 April 2026

Industri dan Pembangunan

Percepatan Pemulihan Bencana di Aceh Harus Pendekatan Sosial dan Mitigasi Komprehensif

PARLEMENTARIA, Banda Aceh - Komisi V DPR RI menggelar agenda Kunjungan Kerja ke Provinsi Aceh dalam rangka meninjau langsung progres pemulihan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kunjungan ini menyoroti pentingnya percepatan recovery yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pendekatan sosial yang menyeluruh dan terintegrasi.

Komisi V DPR Soroti Darurat Sampah di Aceh, Dorong Solusi Terpadu Berbasis Ilmiah

Industri dan Pembangunan10 April 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V DPR Soroti Darurat Sampah di Aceh, Dorong Solusi Terpadu Berbasis Ilmiah

PARLEMENTARIA, Banda Aceh — Komisi V DPR RI menyoroti persoalan darurat sampah yang kian mengkhawatirkan di Provinsi Aceh. Satu di antaranya adalah isu pengelolaan sampah yang masih menjadi perhatian utama selain pemantauan percepatan pemulihan pascabencana, mengingat skala persoalan yang dinilai telah menjadi masalah nasional dan membutuhkan penanganan terpadu.

Komisi VI DPR Tindaklanjuti Tuntutan Hak Plasma 20 Persen Masyarakat Pagaran Tapah

Industri dan Pembangunan10 April 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI DPR Tindaklanjuti Tuntutan Hak Plasma 20 Persen Masyarakat Pagaran Tapah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Achmad menegaskan bahwa masyarakat Desa Pagaran Tapah memiliki hak kemitraan plasma sebesar 20 persen dari perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah tersebut. Hal itu disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Lembaga Adat Kerapatan Desa Pagaran Tapah di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026 Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya

Industri dan Pembangunan10 April 2026

Industri dan Pembangunan

Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026 Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya mengapresiasi penyelenggaraan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Ia menilai pelaksanaan mudik pun dapat diklaim berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Komisi V DPR Desak Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumatera Barat

Industri dan Pembangunan10 April 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V DPR Desak Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumatera Barat

PARLEMENTARIA, Padang – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan komitmen DPR RI untuk mengawal akselerasi pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat. Hal ini menjadi sorotannya lantaran bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra Barat telah menimbulkan dampak luas, baik bagi masyarakat maupun infrastruktur.

Akses Air Bersih Masih Jadi PR Nasional

Industri dan Pembangunan10 April 2026

Industri dan Pembangunan

Akses Air Bersih Masih Jadi PR Nasional

PARLEMENTARIA, Bekasi - Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim menilai persoalan air nasional masih belum terselesaikan hingga kini yakni masyarakat Indonesia kerap mengalami keterbatasan akses air bersih. Sejumlah wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, hingga beberapa daerah di Jawa masih menghadapi isu air ini.

Dipo Nusantara: Pemerintah Perlu Berikan Perhatian Besar Penguatan Infrastruktur Energi di NTT

Industri dan Pembangunan10 April 2026

Industri dan Pembangunan

Dipo Nusantara: Pemerintah Perlu Berikan Perhatian Besar Penguatan Infrastruktur Energi di NTT

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Anggota Komisi XII DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa, memberikan catatan serius terkait ketahanan energi di Nusa Tenggara Timur (NTT) saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR ke Provinsi NTT pada Kamis (9/4/2026). Ia menyoroti kendala distribusi BBM dan akses kelistrikan yang dinilai masih memerlukan perhatian besar dari pemerintah pusat dan mitra terkait.

Optimalisasi Potensi Domestik Melalui B50 Guna Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Industri dan Pembangunan9 April 2026

Industri dan Pembangunan

Optimalisasi Potensi Domestik Melalui B50 Guna Perkuat Ketahanan Energi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menekankan percepatan implementasi program biodiesel B50. Hal ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tekanan global.

Komisi V Dorong Kebijakan Transportasi Publik untuk Kurangi Kepadatan di Bali

Industri dan Pembangunan9 April 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Dorong Kebijakan Transportasi Publik untuk Kurangi Kepadatan di Bali

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan transportasi publik yang lebih terintegrasi guna mengurai kepadatan lalu lintas di Bali. Upaya tersebut menjadi penting mengingat mobilitas masyarakat dan wisatawan di Pulau Dewata terus meningkat, sementara pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain masih menjadi persoalan utama yang perlu segera ditangani.