Sekolah Rakyat Perlu Dilengkapi Klinik dan Tenaga Pendamping

PARLEMENTARIA, Banyumas — Anggota Komisi VIII DPR RI F. Alimudin Kolatlena menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan peserta didik Sekolah Rakyat, terutama bagi siswa yang tinggal di asrama selama 24 jam. Menurutnya, penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak cukup hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pendidikan, tetapi juga harus menjamin kesehatan fisik dan mental serta keamanan seluruh peserta didik.

Alimudin menilai, ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga pendamping menjadi kebutuhan penting untuk memastikan siswa memperoleh pelayanan dan perlindungan selama berada di lingkungan sekolah. Salah satu fasilitas yang perlu dipertimbangkan adalah klinik di lingkungan Sekolah Rakyat agar penanganan kebutuhan kesehatan peserta didik dapat dilakukan secara cepat dan optimal.

“Anak-anak kita ini kan 24 jam di asrama. Itu artinya mereka juga selain butuh pendampingan dari sisi kesehatan mental, tapi dari sisi kesehatan fisik juga haruslah tersedia. Karena itu upaya-upaya untuk memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana itu penting, termasuk di antaranya ada klinik di sekolah,” ujar Alimudin saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).

Selain layanan kesehatan, Alimudin mengingatkan pentingnya sistem pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan di lingkungan asrama. Menurutnya, intensitas interaksi antarsiswa selama 24 jam berpotensi memunculkan kasus perundungan maupun kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Karena itu, diperlukan sistem pengawasan serta pendampingan yang memadai untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut.

Ia menambahkan, keberadaan guru bimbingan konseling (BK) dan tenaga pendamping perlu menjadi perhatian agar peserta didik memiliki akses terhadap bantuan ketika menghadapi persoalan. Ketersediaan tenaga tersebut juga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

“Potensi bullying, potensi kekerasan baik fisik maupun mental dan juga kekerasan seksual itu bisa saja terjadi. Karena itu soal konseling, guru, tenaga pengajar itu penting. Jadi ini tentu akan kita dorong kepada pemerintah sehingga sekolah ini kalau dia harus memiliki semua itu,” tegas legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Alimudin menyatakan, Komisi VIII DPR RI akan menyampaikan kebutuhan fasilitas kesehatan dan tenaga pendamping tersebut kepada pimpinan komisi untuk diperjuangkan melalui pembahasan anggaran negara. Ia berharap dukungan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai dapat memperkuat penyelenggaraan Sekolah Rakyat, sehingga program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu juga berjalan seiring dengan pemenuhan hak atas kesehatan dan perlindungan.

“Karena itu tentu kami akan sampaikan kepada pimpinan dan Komisi VIII, sehingga ini bisa diperjuangkan di dalam anggaran belanja negara kita untuk ada klinik bagi Sekolah Rakyat,” papar Alimudin.

Senada dengan itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menilai penguatan sistem perlindungan peserta didik perlu didukung dengan ketersediaan tenaga pendamping dalam jumlah yang memadai. Menurutnya, rasio ideal pendampingan yang dapat diterapkan adalah satu pendamping untuk setiap 10 anak agar proses pembinaan, pengawasan, dan pemenuhan kebutuhan siswa dapat berlangsung optimal.

Atalia menjelaskan, efektivitas pendampingan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga yang tersedia, tetapi juga koordinasi seluruh unsur di lingkungan sekolah. Guru, wali asuh, dan wali asrama perlu membangun kerja sama yang baik untuk memastikan kebutuhan serta keselamatan peserta didik selama tinggal di asrama terpenuhi.

“Yang paling ideal itu adalah satu pendamping dengan 10 anak. Tapi tentu menyesuaikan. Saya kira selama masih bisa untuk kemudian anak-anak ini dibina, dibimbing dengan maksimal, saya kira mungkin bisa lebih banyak dari itu,” ujar Atalia.

Selain rasio pendamping, legislator Fraksi Partai Golkar tersebut juga menekankan pentingnya penguatan satuan tugas (satgas) perlindungan yang mudah diakses peserta didik ketika menghadapi persoalan, termasuk perundungan. Menurutnya, mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau akan memberikan rasa aman sekaligus memastikan setiap persoalan yang dialami siswa dapat ditangani secara tepat.

“Di sekolah mana pun, bullying itu tidak pernah bisa kita hindarkan. Tetapi semakin dekat ada satgas-satgas tertentu yang bisa diakses oleh anak-anak, maka anak-anak semakin terlindungi,” pungkas Atalia. (ujm/ssb)