Sebut Kendala Pelaku Ekraf di Lapangan, Tifatul Sembiring Tagih Peran Nyata Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring, menyatakan persetujuannya atas usulan tambahan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) sebesar Rp1,7 triliun untuk tahun anggaran 2027. Namun, ia menekankan pentingnya kejelasan skema insentif negara bagi para pelaku industri kreatif nasional.

Menurutnya, pengembangan sektor ekonomi kreatif membutuhkan dukungan permodalan serta kehadiran nyata dari pemerintah. "Untuk ekonomi kreatif ini perlu modal dan anggaran yang memadai agar bisa tumbuh. Kami dari PKS sepakat untuk mendukung tambahan anggaran Rp1,7 triliun ini. Namun, kami minta kejelasan skema insentif bagi subsektor seperti film, gim, aplikasi, fesyen, kuliner, hingga kriya," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Bekraf di Gedung Nusantara I, Jakarta, pada Senin (31/8/2026).

Politisi Fraksi PKS ini menyoroti berbagai persoalan yang kerap dihadapi para pelaku industri film dan ekonomi kreatif di lapangan, mulai dari kendala proses produksi, keterbatasan jumlah layar tayang, hingga persaingan ketat dengan film serta produk impor.

"Komisi VII kemarin membentuk panja KDFN (Kebudayaan, Desain, Film, dan Musik). Banyak sekali kita terima keluhan, mulai dari produksi, penayangan layar, pemasaran, bersaing dengan film impor, dan monopoli. Kesimpulan kami, para pelaku film dan ekraf ini seperti bertarung sendiri. Mereka yang produksi, mereka juga yang menderita menghadapi tantangan pasar dan persaingan impor. Di sinilah peran serta tangan pemerintah harus hadir melalui Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi tolong ada kejelasan skema insentif untuk subsektor ini, " tutup Legislator Dapil Sumatera Utara I tersebut. (hvt/we)