//
Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi saat mengikuti rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kabupaten Siak, Provinsi Riau.|Foto: Runi/Karisma
PARLEMENTARIA, Palangka Raya – Anggota Komisi IX DPR RI Mariana menyoroti kondisi sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK) Palangka Raya yang dinilai masih membutuhkan peningkatan. Menurutnya, sejumlah peralatan pelatihan yang digunakan saat ini sudah berusia puluhan tahun sehingga perlu segera diperbarui agar mampu menunjang peningkatan kompetensi peserta pelatihan.
Hal tersebut disampaikan Mariana kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (23/7/2026).
"Memang kalau dilihat cukup miris karena fasilitasnya, terutama terkait peralatan, masih menggunakan peralatan lama. Seperti tadi ada contoh peralatan mesin yang berasal dari tahun 1980, kemudian ada juga yang tahun 2008. Jadi, terkait fasilitas ini sangat perlu ditingkatkan," ujarnya.
Mariana menilai pembaruan fasilitas menjadi kebutuhan mendesak agar kualitas pelatihan dapat mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Ia mencontohkan, pelatihan di bidang otomotif masih belum didukung peralatan praktik yang memadai sehingga berpotensi menghambat peningkatan keterampilan peserta.
Karena itu, ia berharap Komisi IX DPR RI dapat mendorong dukungan anggaran guna memperbarui sarana dan prasarana BLK Palangka Raya.
Selain persoalan fasilitas, Mariana juga menyoroti beban biaya yang harus ditanggung peserta pelatihan, khususnya mereka yang berasal dari luar Kota Palangka Raya. Berdasarkan hasil dialog dengan peserta, sebagian di antaranya berasal dari Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur (Sampit), dan Pulang Pisau sehingga harus menempuh perjalanan jauh untuk mengikuti pelatihan.
Menurutnya, meskipun pelatihan diberikan secara gratis, para peserta tetap harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa tempat tinggal atau menumpang di rumah kerabat selama mengikuti pelatihan.
"Kalau pelatihan itu tidak dipungut biaya, mungkin perlu dipikirkan biaya terkait tempat tinggal. Sebagai anggota Komisi IX, kalau bisa perlu diadakan semacam mes atau asrama di BLK selama mereka mengikuti pelatihan. Itu bisa mengurangi biaya yang harus mereka keluarkan," usulnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mariana juga menekankan pentingnya menyelaraskan program pelatihan kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Menurutnya, kesesuaian antara materi pelatihan dan kebutuhan pasar kerja akan meningkatkan peluang peserta untuk memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan pelatihan.
"Mudah-mudahan dengan adanya berbagai pelatihan ini nantinya bisa menyerap tenaga kerja dan menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang ada saat ini," pungkasnya. (hal/ssb)
