//
Komisi IX DPR RI melakukan foto penyerahan plakat pada Wali Kota Palangka Raya di Kantor Walikota Setjen DPR RI.|Foto: Hira/Karisma
PARLEMENTARIA, Palangka Raya — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengungkapkan bahwa sejumlah program prioritas pemerintah pusat sektor Kesehatan telah berjalan di Palangka Raya. Meski demikian, Ia menyebut bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian dan dicarikan solusinya bersama pemerintah pusat.
“Dari apa yang disampaikan, kita akan coba dorong kepada Kementerian Kesehatan untuk bisa dilihat kembali pemenuhan sarana-prasarana kesehatan yang ada di Kota Palangka Raya,” kata Putih Sari kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (22/7/2026).
Dalam kesempatan itu, ia menyebutkan, program prioritas pemerintah pusat yang telah berjalan di Palangka Raya antara lain Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), pengentasan tuberkulosis, serta perbaikan infrastruktur kesehatan daerah. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari gangguan aplikasi penginputan data CKG hingga keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan.
“Ini tentu menjadi satu evaluasi bagi Komisi IX untuk nanti kami coba diskusikan bersama dengan kementerian terkait agar bisa dicarikan solusinya,” ujar Putih.
Apalagi nenurutnya, gangguan aplikasi CKG turut dipengaruhi oleh belum meratanya infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet, di sejumlah wilayah. Selain itu, Pemerintah Kota Palangka Raya juga menyampaikan kebutuhan perluasan fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit umum daerah dan puskesmas.
Maka dari itu, Putih menegaskan, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak cukup hanya diukur dari jumlah peserta. Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan juga harus terus diperkuat.
“Kita akan coba melakukan perbaikan-perbaikan untuk pendataan Jaminan Kesehatan Nasional agar tentu ini bisa paralel. Jangan hanya menargetkan kepesertaan dari masyarakatnya saja untuk bisa universal health coverage di dalam program JKN, tetapi tentunya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan juga harus terus ditingkatkan,” jelasnya.
Terkait pelaksanaan MBG, Putih mengatakan bahwa Komisi IX akan mendorong optimalisasi aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih mengalami penangguhan operasional, sepanjang masih terdapat penerima manfaat yang dapat menjadi sasaran program tersebut.
Adapun terkait ketenagakerjaan, Putih menyebutkan, peningkatan keterampilan atau soft skill menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan. Untuk itu, Komisi IX akan menindaklanjuti pembahasan tersebut melalui kunjungan ke Balai Latihan Kerja (BLK) Palangka Raya bersama Kementerian Ketenagakerjaan. (hal/aha)
