Ribuan Buruh Terancam PHK, DPR ‘Gercep’ Koordinasi Mitigasi Bersama Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi rapat koordinasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bersama pemerintah, serikat pekerja, unsur kepolisian, dan penasihat khusus presiden. Langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas meningkatnya ancaman PHK di berbagai sektor industri yang berpotensi berdampak terhadap puluhan ribu pekerja.

Hal ini disampaikan Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026), usai rapat yang dihadiri Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, Menteri Ketenagakerjaan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Desk Ketenagakerjaan Polri, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

"Pada hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR. Tadi rapat diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, kemudian Menteri Ketenagakerjaan, Presiden Serikat Pekerja Pak Andi Gani, Desk Ketenagakerjaan Polri, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Tenaga Kerja," ujar Dasco kepada wartawan.

Menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini, koordinasi lintas lembaga diperlukan agar pemerintah, DPR, pelaku usaha, dan serikat pekerja memiliki langkah yang sama dalam menghadapi ancaman PHK yang mulai meningkat di berbagai sektor industri.

Urgensi pembentukan Satgas semakin mengemuka di tengah meningkatnya tekanan terhadap dunia usaha. Saat ini sekitar 55 ribu buruh berpotensi terdampak PHK akibat melonjaknya harga gas industri dari sekitar 6 dolar AS menjadi 23 dolar AS per MMBTU. Kondisi tersebut dikhawatirkan tidak hanya memengaruhi industri keramik, tetapi juga merembet ke sektor tekstil dan industri padat karya lainnya.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan koordinasi antara DPR dan pemerintah akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan langkah mitigasi berjalan efektif.

"Pemerintah dan DPR akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi. Dari DPR nanti akan dipimpin oleh (Wakil Ketua DPR RI) Pak Cucun Samsurijal," ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menjelaskan Satgas akan memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK beserta akar persoalannya, mulai dari persoalan pasokan energi, penurunan permintaan pasar, hingga konflik internal manajemen perusahaan.

Ketua Satgas Mitigasi PHK yang juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Satgas dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas kementerian, serikat pekerja, dan aparat penegak hukum untuk melakukan pemantauan serta mitigasi terhadap potensi PHK.

"Kita bekerja bersama-sama untuk melakukan monitoring dan saling bertukar informasi berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi timbulnya PHK," ujar Prasetyo.

Melalui koordinasi tersebut, DPR berharap langkah mitigasi dapat dilakukan sejak dini sehingga penyelesaian persoalan ketenagakerjaan tidak menunggu setelah PHK terjadi, melainkan difokuskan pada upaya pencegahan dan penyelamatan lapangan kerja. (fa/rdn)