Kasus Penganiayaan Petani di Sumut Harus Diusut Secara Transparan, Diduga Pelaku TNI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica mendesak pengusutan tuntas atas kasus meninggalnya seorang petani yang diduga menjadi korban penganiayaan di area perkebunan Agrinas Palma Nusantara, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Salah satu pihak yang diduga terlibat dalam penganiayaan tersebut diduga merupakan anggota TNI aktif.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut, sekaligus mendorong agar proses pengusutannya dilakukan secara transparan. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan aparat negara harus ditangani secara profesional, objektif, dan akuntabel guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

"Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Peristiwa seperti ini harus diusut secara tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada ruang bagi tindakan yang mencederai rasa keadilan masyarakat," ujar Cindy Monica dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (26/6/2026). 

Cindy menegaskan bahwa penanganan setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan prajurit TNI harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi bidang pertahanan, ia turut mengapresiasi langkah awal Kodam I/Bukit Barisan yang telah melakukan penyelidikan internal dan memberikan keterangan kepada publik. Meski demikian, ia menekankan agar seluruh proses berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Komitmen penegakan disiplin dan hukum harus menjadi prioritas. Apabila nantinya terbukti terdapat pelanggaran, maka proses hukum harus ditegakkan secara tegas sesuai aturan yang berlaku tanpa pandang bulu," tegas legislator dari dapil Sumatera Barat II itu. 

Cindy juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi agar tidak memperkeruh situasi di tengah masyarakat.

Ia berharap kasus ini menjadi momentum untuk terus memperkuat profesionalisme aparat negara, meningkatkan pengawasan internal, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai bagian dari komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum.

"Kepercayaan publik merupakan modal penting bagi institusi negara. Karena itu, penyelesaian perkara secara transparan, adil, dan sesuai hukum merupakan langkah terbaik untuk menjaga marwah institusi sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat," pungkasnya. (ujm/rdn)