//
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat.|Foto: Mahendra
PARLEMENTARIA, Jakarta – Kelestarian lingkungan di Karimunjawa harus menjadi tanggung jawab bersama mengingat kawasan tersebut merupakan sumber penghidupan masyarakat sekaligus salah satu kawasan konservasi laut penting di Indonesia. Pengelolaan sampah plastik yang semakin meningkat dinilai menjadi tantangan yang harus dihadapi melalui perubahan perilaku dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menegaskan, kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga mengancam sektor ekonomi masyarakat yang bergantung pada perikanan, pariwisata, perdagangan, dan jasa.
“Karimunjawa hidup dari alamnya. Jika alam rusak, maka yang terdampak bukan hanya lingkungan, tetapi juga ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan, pariwisata, perdagangan, dan jasa,” ujar Lestari dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dalam kegiatan yang diikuti sekitar 100 pemuda pegiat lingkungan itu, Legislator Fraksi Partai NasDem yang akrab disapa Rerie tersebut mengingatkan bahwa Karimunjawa memiliki luas lebih dari 111 ribu hektare dengan kekayaan ekosistem laut berupa terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat.
Menurut Rerie, meningkatnya jumlah wisatawan menjadi kabar baik bagi perekonomian masyarakat. Namun, peningkatan aktivitas manusia juga berimplikasi pada bertambahnya volume sampah, terutama sampah plastik.
Rerie menilai persoalan sampah plastik telah menjadi isu global. Berdasarkan data Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), dunia menghasilkan lebih dari 400 juta ton sampah plastik setiap tahun dan sekitar 11 juta ton di antaranya berakhir di laut.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan pencemaran plastik yang mengancam ekosistem pesisir dan laut. Menurut Rerie, Karimunjawa menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena sampah yang ditemukan tidak hanya berasal dari aktivitas masyarakat setempat dan wisatawan, tetapi juga sampah kiriman yang terbawa arus laut dari sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
“Kondisi ini membuat masyarakat Karimunjawa menghadapi beban ganda dalam menjaga kebersihan lingkungan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sampah plastik tidak hanya mengancam keindahan kawasan wisata, tetapi juga berpotensi merusak terumbu karang, mengganggu kehidupan biota laut, serta menghasilkan mikroplastik yang pada akhirnya masuk ke rantai makanan manusia.
“Pengelolaan sampah sesungguhnya bukan hanya urusan lingkungan. Ini juga menyangkut ekonomi, kesehatan, dan masa depan masyarakat pesisir. Karena itu, kita membutuhkan perubahan perilaku dan gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Melalui bimbingan teknis tersebut, peserta dibekali pengetahuan mengenai pengurangan sampah sejak dari sumbernya, pemilahan sampah, pengelolaan sampah rumah tangga, pengembangan bank sampah, hingga pemanfaatan sampah yang memiliki nilai ekonomi.
Pada kesempatan yang sama, narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Faizinal Abidin, menegaskan komitmen BRIN untuk menghadirkan hasil riset yang dapat diterapkan secara nyata dalam menjawab persoalan masyarakat, termasuk di bidang pengelolaan lingkungan dan pelestarian kawasan pesisir.
Rerie meyakini Karimunjawa memiliki modal sosial yang kuat untuk menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Menurutnya, tradisi gotong royong yang masih hidup di tengah masyarakat menjadi modal penting dalam membangun budaya yang lebih peduli terhadap lingkungan.
“Tradisi gotong royong yang hidup di tengah masyarakat pulau menjadi kekuatan penting dalam membangun budaya baru yang lebih peduli terhadap lingkungan,” pungkas Politisi asal Dapil Jawa Tengah II itu. (fa/ssb)
