//
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty.|Foto : Mares/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti rendahnya serapan anggaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) sekaligus mendorong penguatan kolaborasi antara LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN ANTARA dalam menyambut penyelenggaraan Piala Dunia. Hal itu disampaikan Evita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN ANTARA dengan agenda Evaluasi Kinerja dan Serapan Anggaran Semester I Tahun 2026, di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Evita mengaku belum melihat upaya promosi yang masif terkait penyelenggaraan Piala Dunia melalui kolaborasi TVRI-RRI-ANTARA. Menurutnya, momentum besar tersebut seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan keterlibatan publik dan memperkuat peran media publik.
“Saya belum banyak melihat kerjasama ANTARA, TVRI, RRI dalam mempromosikan Piala Dunia. Saya main medsos, saya nggak lihat tuh muncul di beranda trending topic viral. Kita ingin tahu kerja sama apa yang dilakukan TVRI, RRI dan ANTARA untuk Piala Dunia ini tinggal berapa hari lagi loh piala dunia ini. Jadi menurut saya itu yang perlu kita perhatikan kedepannya,” ujar Evita.
Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai sinergi antarlembaga penyiaran publik harus dapat diterjemahkan menjadi program dan publikasi yang mampu menjangkau masyarakat luas. Maka, ia meminta adanya penjelasan mengenai hasil nyata dari berbagai bentuk kolaborasi yang selama ini telah dilaporkan.
“Kita sering rapat mengenai Piala Dunia, saya sering teriak-teriak bahwa harus ada kolaborasi TVRI, RRI, dan ANTARA. Dalam laporan terakhir disampaikan sudah ada studio bersama dan tempat kerja bersama. Saya ingin tahu output-nya,” tegasnya.
Selain menyoroti aspek kolaborasi, Evita juga mempertanyakan capaian serapan anggaran RRI yang masih berada pada angka 40,16 persen. Ia mengaku prihatin karena terdapat pos belanja yang belum terealisasi, sementara lembaga tengah menghadapi berbagai kebutuhan untuk mendukung penyelenggaraan dan publikasi ajang internasional tersebut.
Oleh karena itu, Evita juga menekankan pentingnya peran Dewan Pengawas (Dewas) dalam memastikan kinerja direksi berjalan sesuai target dan perencanaan. Menurutnya, Dewas memiliki tanggung jawab strategis untuk melakukan evaluasi secara berkala sehingga berbagai persoalan dapat diantisipasi sebelum menjadi temuan dalam rapat bersama DPR.
“Dewas ini memiliki peranan yang penting yang di-fit and proper oleh Komisi VII, Dewas yang mengangkat Dirut. Saya ingin tahu juga keberadaan Dewas-nya apa gitu? Apa para Dewas ini tidak melakukan evaluasi sebelum dievaluasi DPR? Seharusnya para Dewas melakukan evaluasi terhadap direksinya,” pungkas Evita. (pun/aha)
