//
Jelang Armuzna, Timwas Dorong Diplomasi Kesehatan RI-Saudi untuk Lindungi Jemaah Haji
Diterbitkan
Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI 2026 Nihayatul Wafiroh saat melakukan peninjauan layanan kesehatan di Kantor KKHI Makkah.|Foto: Andri/Septamares
PARLEMENTARIA, Makkah - Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI 2026 sekaligus Nihayatul Wafiroh menilai komunikasi strategis antara Pemerintah Indonesia dan otoritas kesehatan Arab Saudi perlu diperkuat.
Hal itu disampaikan Nihayatul usai melakukan peninjauan layanan kesehatan di Kantor KKHI Makkah, Sabtu (23/5/2026).
Menurutnya, banyak persoalan teknis di lapangan yang membutuhkan koordinasi intensif dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi, terutama terkait kebijakan rujukan pasien dan penanganan jemaah sakit.
“Pemerintah Indonesia harus bisa melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan Kementerian Kesehatan di Arab Saudi untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang strategis,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI tersebut kepada Parlementaria.
Ia mencontohkan sejumlah persoalan yang masih membutuhkan sinkronisasi kebijakan, mulai dari rujukan pasien dari KKHI ke rumah sakit Saudi, ketentuan safari wukuf bagi jemaah sakit, hingga mekanisme pemulangan dan asuransi kesehatan.
“Masih perlu kita diskusikan dan semoga nantinya ke depannya akan lebih baik lagi,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Nihayatul memastikan persiapan tenaga kesehatan menghadapi Armuzna terus dimatangkan. Seluruh tenaga kesehatan dari Madinah disebut telah bergeser ke Makkah untuk memperkuat layanan selama fase puncak haji.
“Teman-teman dari tenaga kesehatan di Madinah sudah merapat semua di Makkah. Semuanya akan terkonsentrasi di Armuzna untuk mem-backup seluruh kegiatan,” katanya.
Ia juga memastikan kebutuhan obat-obatan mulai dipersiapkan untuk menghadapi lonjakan layanan kesehatan saat Armuzna berlangsung.
“Kita melihat tadi beberapa persiapan sudah dilakukan, obat-obat dan sebagainya sudah disiapkan,” ujar Nihayatul.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kesiapan logistik saja belum cukup tanpa dukungan sistem koordinasi lintas negara yang kuat. Menurutnya, perlindungan jemaah haji Indonesia membutuhkan respons cepat dan kebijakan yang adaptif di lapangan, terutama bagi jemaah lansia dan risiko tinggi. (man/rdn)
