//
Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi. |Foto: Oji/Mahendra
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi menyampaikan duka cita mendalam atas kecelakaan tragis antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam. Hingga Selasa (28/4), jumlah korban meninggal dunia dilaporkan mencapai 14 orang, sementara puluhan lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan.
“Saya menyampaikan simpati, empati, dan duka cita yang mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya juga meminta agar seluruh korban luka mendapatkan penanganan maksimal dari KAI dan fasilitas kesehatan, tanpa kompromi,” ujar Abdul Hadi dalam keterangan rilisnya kepada Parlementaria, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, insiden ini merupakan alarm keras bagi sistem keselamatan perkeretaapian nasional dan tidak boleh dipandang sebagai kejadian biasa. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh, terutama pada aspek persinyalan, proteksi perjalanan kereta, serta pengamanan perlintasan sebidang.
“Peristiwa ini menegaskan bahwa keselamatan transportasi publik harus menjadi prioritas utama. Ini bukan sekadar kecelakaan, tetapi sinyal adanya potensi persoalan sistemik yang harus segera dibenahi,” tegasnya.
Abdul Hadi mendesak Kementerian Perhubungan bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk melakukan investigasi secara menyeluruh, transparan, dan berbasis pada semua aspek, baik faktor manusia, teknis, maupun sistem operasional.
Ia secara khusus menyoroti rangkaian kejadian yang diduga menjadi pemicu kecelakaan, termasuk insiden awal ketika sebuah taksi tertemper KRL di perlintasan setelah Stasiun Bekasi Timur yang menyebabkan rangkaian KRL tertahan di stasiun, sebelum akhirnya ditabrak KA Argo Bromo Anggrek dari arah belakang.
“Rantai kejadian ini harus dibuka secara terang. Fakta bahwa ada KRL yang tertahan seharusnya dapat terdeteksi dalam sistem. Persinyalan mestinya memberikan peringatan jelas kepada kereta di belakang bahwa jalur belum aman. Ini yang harus diusut: apakah ada kegagalan sistem, prosedur, atau koordinasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa perlintasan sebidang masih menjadi titik paling rawan dalam sistem perkeretaapian nasional. Berdasarkan data, ribuan perlintasan masih tersebar di berbagai wilayah, dengan sebagian belum dijaga secara optimal, sehingga berpotensi tinggi memicu kecelakaan berulang.
“Masuknya kendaraan ke jalur rel hingga menyebabkan KRL berhenti adalah persoalan serius. Ini menunjukkan pengamanan perlintasan masih lemah dan berisiko tinggi. Harus ada evaluasi total, mulai dari infrastruktur, pengawasan, hingga disiplin pengguna jalan,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Abdul Hadi mendorong penutupan perlintasan sebidang berisiko tinggi, percepatan pembangunan flyover dan underpass di koridor padat, serta penguatan penegakan hukum melalui sistem tilang elektronik dan sanksi tegas bagi pelanggar.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya percepatan implementasi teknologi keselamatan seperti Automatic Train Protection (ATP), guna memastikan kereta dapat berhenti otomatis saat terjadi potensi bahaya atau pelanggaran sinyal.
“Keselamatan tidak boleh bergantung pada satu faktor. Harus ada sistem berlapis yang kuat, mulai dari teknologi, infrastruktur, hingga disiplin pengguna,” tambahnya.
Abdul Hadi juga menyoroti bahwa kejadian ini menjadi catatan penting di tengah evaluasi transportasi nasional yang sebelumnya menunjukkan tren perbaikan.
“Catatan bagi kita semua, meskipun Komisi V baru saja mengevaluasi transportasi mudik Lebaran dengan hasil yang relatif baik, namun justru di saat tidak padat kita lengah dan kecolongan. Ini harus menjadi bahan introspeksi serius,” tegasnya. (gal/aha)
