Komisi X Dorong Evaluasi Menyeluruh TKA, Pastikan Tidak Perlebar Kesenjangan Pendidikan

PARLEMENTARIA, Ogan Komering Ilir – Komisi X DPR RI menegaskan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di seluruh wilayah. Hal itu agar benar-benar menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan, bukan justru memperlebar kesenjangan antarwilayah.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan bangsa yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendidikan, termasuk TKA, harus dipastikan berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pembelajaran.

“Kualitas pendidikan yang baik akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Karena itu, kebijakan pendidikan harus berjalan optimal, tepat sasaran, dan berdampak nyata,” kata Lalu Hadrian saat membuka pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, kunjungan kerja spesifik ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi X DPR RI terhadap implementasi kebijakan pendidikan nasional, khususnya dalam mengawal pelaksanaan TKA sebagai instrumen evaluasi pendidikan. Menurutnya, TKA diharapkan mampu menjadi alat ukur yang objektif dalam memetakan capaian akademik peserta didik di seluruh Indonesia.

Meski demikian, Lalu mengingatkan bahwa pelaksanaan TKA tidak boleh hanya berorientasi pada keberhasilan administratif dan teknis semata. Ia menekankan bahwa asesmen tersebut harus mampu mencerminkan capaian pembelajaran secara objektif dan adil.

“Pelaksanaan TKA tidak boleh hanya berorientasi pada keberhasilan administratif atau teknis semata, tetapi harus benar-benar mencerminkan capaian pembelajaran peserta didik secara objektif dan adil,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi awal, pelaksanaan TKA di Kabupaten Ogan Komering Ilir telah berjalan cukup baik di sejumlah satuan pendidikan. Namun, capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kesiapan yang merata di seluruh wilayah.

Komisi X DPR RI mencermati sejumlah isu krusial yang masih menjadi tantangan. Di antaranya kesenjangan sarana dan prasarana, keterbatasan jaringan internet, serta kesiapan sumber daya manusia yang belum merata. Selain itu, terdapat pula persoalan keselarasan antara materi pembelajaran dan materi yang diujikan dalam TKA, serta potensi tekanan psikologis bagi peserta didik.

“Kami memandang perlu adanya evaluasi yang lebih mendalam dan menyeluruh, tidak hanya pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga pada kesiapan sistem pendidikan secara keseluruhan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi X DPR RI juga menekankan pentingnya langkah afirmatif dari pemerintah pusat dan daerah, khususnya bagi satuan pendidikan yang masih menghadapi keterbatasan. Upaya ini diperlukan agar pelaksanaan TKA tidak justru memperbesar kesenjangan mutu pendidikan, melainkan dapat mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.

Selain melakukan evaluasi, kunjungan kerja ini juga bertujuan untuk menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan pendidikan di daerah. Ia menegaskan bahwa masukan dari lapangan akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan ke depan.

“Hasil kunjungan ini akan kami rumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi daerah, agar pelaksanaan TKA ke depan semakin baik dan mampu menjawab berbagai tantangan,” pungkasnya. (mun/rdn)