Komisi X Apresiasi Perluasan Akses Pendidikan Tinggi di Kalimantan

PARLEMENTARIA, Banjarmasin – Komisi X DPR RI mengapresiasi berbagai upaya perluasan akses pendidikan tinggi di wilayah Kalimantan, termasuk melalui pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) serta dukungan pembiayaan melalui program beasiswa. Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin kunjungan kerja ke Politeknik Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (10/4/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Komisi X DPR RI berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan tinggi, mulai dari pimpinan universitas, politeknik, hingga perguruan tinggi keagamaan. Turut hadir pula perwakilan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XI serta pemerintah daerah.

Hetifah menegaskan bahwa perluasan akses pendidikan tinggi merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah yang memiliki tantangan geografis seperti Kalimantan.

“Untuk wilayah Kalimantan, dilaporkan bahwa Universitas Lambung Mangkurat saat ini sudah membuka PSDKU di berbagai kabupaten/kota yang jaraknya cukup jauh dari Banjarmasin, sehingga akses pendidikan tinggi bisa lebih terbuka luas,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran PSDKU menjadi solusi strategis dalam menjangkau masyarakat di daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap perguruan tinggi, baik karena faktor jarak maupun biaya.

Selain itu, Hetifah juga mengapresiasi peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan akses pendidikan tinggi melalui pemberian beasiswa kepada calon mahasiswa.

“Ada praktik baik di Kalimantan Selatan, di mana pemerintah daerah memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi,” jelasnya.

Tidak hanya itu, keterlibatan dunia usaha juga dinilai menjadi faktor penting dalam memperluas akses pendidikan, terutama melalui skema beasiswa dan dukungan pembiayaan lainnya. “Termasuk juga keterlibatan dari perusahaan atau dunia usaha dalam bentuk beasiswa bagi mereka,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hetifah menilai bahwa kolaborasi multipihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha perlu terus diperkuat agar upaya perluasan akses pendidikan tinggi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Ia juga menekankan bahwa perluasan akses tidak hanya soal membuka kesempatan masuk perguruan tinggi, tetapi juga memastikan keberlanjutan studi mahasiswa hingga lulus.

Menurutnya, kebijakan yang berpihak pada akses pendidikan harus diiringi dengan dukungan pembiayaan, infrastruktur, serta kualitas penyelenggaraan pendidikan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha menjadi kunci dalam mewujudkan akses pendidikan tinggi yang lebih inklusif,” pungkasnya. (uf/aha)