Komisi XI Pastikan Pemerintah Siap Tidak Naikkan BBM Hingga Akhir Tahun

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Keuangan dalam menjaga capaian pendapatan negara pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Komisi XI juga mendorong penguatan penerimaan yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dalam Rapat Kerja Komisi XI bersama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait Kinerja Penerimaan Negara Triwulan I TA 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (6/4/2026).

Dalam rapat tersebut, Komisi XI tidak hanya membahas strategi optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga menyoroti isu strategis yang menjadi perhatian publik, yakni stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik global.

Misbakhun menekankan pentingnya transparansi pemerintah terkait kesiapan fiskal menghadapi berbagai skenario harga minyak mentah dunia.

“Saya ingin memastikan lagi, ini sangat penting untuk diketahui masyarakat bahwa exercise BBM pada harga 80 dolar AS per barel, 90 dolar AS per barel, hingga 100 dolar AS per barel, negara sudah siap, ya?” ujar Misbakhun dalam rapat.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan skenario hingga asumsi harga minyak mencapai 100 dolar AS per barel.

“Sudah siap. Yang kemarin diumumkan itu dengan asumsi USD 100, jadi kita sudah siap kalau sampai ke sana (harga minyak naik),” jelas Purbaya.

Pernyataan tersebut disambut positif oleh pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI. Misbakhun menegaskan bahwa kesiapan tersebut menjadi pesan penting bagi masyarakat.

“Nah ini yang harus masyarakat tahu, bahwa pemerintah siap untuk tidak menaikkan harga BBM sampai akhir tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Misbakhun menekankan bahwa penerimaan negara merupakan pondasi utama dalam menjaga keberlanjutan fiskal. Di tengah dinamika ekonomi global, penguatan kebijakan fiskal dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ia juga menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus mampu menjaga daya beli masyarakat, sehingga kebijakan fiskal diarahkan untuk melindungi ekonomi rumah tangga dari tekanan eksternal.

Di sisi lain, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga agar tidak mengalami kenaikan signifikan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. (rr/rdn)