Selly Gantina: Struktur dan SDM Kementerian Haji Harus Jelas untuk Pelayanan Jemaah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026). Rapat tersebut membahas struktur organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, serta pengelolaan aset haji.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina menyoroti pentingnya kejelasan struktur organisasi Kementerian Haji dan Umrah setelah lembaga tersebut dibentuk. Menurutnya, pembahasan ini penting agar kementerian baru tersebut dapat segera bekerja optimal dalam memberikan pelayanan kepada jemaah.

Selly menyampaikan bahwa DPR mendukung pembentukan kementerian tersebut, terutama untuk memaksimalkan implementasi undang-undang yang baru disahkan terkait penyelenggaraan ibadah haji. Ia berharap kementerian tersebut dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi jemaah haji Indonesia.

“Kami ingin memaksimalkan undang-undang yang baru kita sahkan agar Kementerian Haji dan Umrah ini dapat memberikan pelayanan yang maksimal, khususnya pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 yang akan datang,” ujar Selly dalam rapat.

Ia menambahkan bahwa setelah penyelenggaraan haji 2026 selesai, kementerian tersebut tetap harus melanjutkan persiapan untuk penyelenggaraan haji tahun berikutnya. Karena itu, kejelasan struktur organisasi dan sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting agar kinerja kementerian dapat berjalan efektif.

Menurut Selly, hingga saat ini komposisi struktur organisasi dan sumber daya manusia di kementerian tersebut masih perlu diperjelas. Ia menilai penjelasan yang disampaikan kepada DPR masih perlu dirinci, terutama terkait pembentukan kantor kementerian di tingkat daerah.

“Struktur SDM-nya masih belum jelas jika melihat komposisi yang disampaikan kepada kami. Apalagi ada tiga konsep tipe kantor kementerian haji yang akan diterapkan di kabupaten atau kota tertentu. Ini harus dijelaskan secara rinci kepada kami,” katanya.

Selly juga menyoroti kemungkinan perbedaan tipe kantor kementerian di daerah, mengingat jumlah jemaah haji di setiap kabupaten dan kota tidak sama. Ia menilai struktur organisasi tidak dapat disamaratakan antara daerah dengan jumlah jemaah kecil dan daerah dengan jumlah jemaah yang besar.

“Tidak semua kabupaten dan kota akan memiliki tipe yang sama. Ada daerah yang mungkin hanya memberangkatkan sekitar 100 jemaah, sementara ada juga yang bisa mencapai 3.000 jemaah. Tentu tidak mungkin struktur organisasinya dibuat sama,” jelasnya.

Selain struktur organisasi dan SDM, Selly juga menekankan pentingnya kejelasan pengelolaan aset haji sebagai bagian dari ekosistem ekonomi haji nasional. Ia berharap tidak terjadi perseteruan antar kementerian terkait pengelolaan aset tersebut.

Ia secara khusus menyinggung aset di embarkasi haji yang menurutnya perlu segera diselesaikan status pengelolaannya agar tidak menghambat pelayanan kepada jemaah.

“Ke depan saya berharap tidak ada lagi perseteruan antara Kementerian Haji dan Umrah dengan kementerian lain terkait aset. Aset-aset di embarkasi sebaiknya segera diselesaikan,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Selly juga mengusulkan agar pengelolaan Rumah Sakit Haji Jakarta di Pondok Gede dapat diserahkan kepada Kementerian Haji dan Umrah. Menurutnya, rumah sakit tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi jemaah.

Ia menjelaskan bahwa ke depan setiap embarkasi haji diharapkan memiliki rumah sakit sendiri untuk mendukung pelayanan kesehatan jemaah secara berkelanjutan.

“Kami memiliki konsep bahwa ke depan setiap embarkasi memiliki rumah sakit, karena akan ada manasik kesehatan sepanjang tahun. Pola seperti ini perlu dipersiapkan sejak sekarang,” pungkasnya. •ssb/rdn