Pemerintah Impor Beras Khusus dari AS, Publik Berhak Tahu Data dan Kajiannya

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti polemik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, terkait impor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat yang disebut sebagai “beras khusus” dan diklaim tidak diperuntukkan bagi konsumsi umum masyarakat. Menurut Firman, penjelasan yang belum rinci justru memunculkan pertanyaan publik di tengah situasi pangan nasional yang sensitif.

“Istilah ‘beras khusus’ harus dijelaskan secara terang dan detail. Khusus untuk siapa, spesifikasinya seperti apa, volumenya berapa, dan mekanisme distribusinya bagaimana. Pemerintah tidak boleh membiarkan ruang tafsir yang akhirnya memicu spekulasi di masyarakat,” ujar Firman dikutip Parlementaria, Rabu (3/3/2026).

Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa impor tersebut ditujukan untuk kebutuhan tertentu, seperti beras dengan karakteristik khusus bagi penderita diabetes maupun kebutuhan restoran Jepang di Indonesia. Dalam praktik perdagangan internasional, kategori beras khusus memang dikenal untuk memenuhi segmen pasar tertentu. Namun demikian, Firman menilai kejelasan informasi tetap menjadi keharusan agar tidak muncul persepsi keliru.

“Kita adalah negara agraris dengan jutaan petani yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Setiap kebijakan impor, berapa pun jumlahnya, harus disertai penjelasan komprehensif. Petani perlu diyakinkan bahwa negara tetap berpihak dan memiliki perhitungan matang,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar  ini.

Firman menekankan bahwa transparansi merupakan fondasi utama kepercayaan publik. Ia meminta kementerian terkait menyampaikan argumentasi teknis secara utuh, mulai dari dasar kebijakan, kebutuhan riil di lapangan, hingga alasan mengapa komoditas tersebut belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

“Kalau memang beras itu diperuntukkan bagi kebutuhan medis tertentu atau segmen restoran spesifik, paparkan data dan kajiannya. Apakah varietas tersebut tidak tersedia di dalam negeri? Apakah sudah dihitung dampaknya terhadap harga gabah dan kesejahteraan petani? Semua harus dijelaskan secara terbuka,” lanjut legislator yang juga Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.

Selain substansi kebijakan, Firman juga menyoroti pentingnya strategi komunikasi pemerintah dalam merespons isu-isu yang berpotensi kontroversial. Menurutnya, pejabat publik harus mampu menyampaikan informasi teknis dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat luas.

“Isu pangan menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika penjelasan teknis belum tersampaikan secara lengkap, sebaiknya ada juru bicara yang benar-benar menguasai substansi untuk menyampaikan detailnya. Komunikasi yang tidak utuh dapat memicu persepsi negatif dan menggerus kepercayaan publik,” dikatakan legislator asal Pati, Jawa Tengah tersebut.

Ia menegaskan, juru bicara yang efektif harus mampu menjelaskan persoalan kompleks secara jernih tanpa mengurangi esensi kebijakan. Di tengah arus informasi yang cepat, kesalahan komunikasi dapat berkembang menjadi polemik yang lebih luas.

“Kita ingin kebijakan pangan berjalan dengan baik, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan nasional. Karena itu, kejelasan dan keterbukaan adalah keharusan agar masyarakat memahami arah kebijakan dan petani tetap merasa dilindungi,” pungkas Firman. •hal/aha