KUHP Baru Jadi Alternatif Penanganan ABK Dihukum Mati

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menyoroti proses hukum yang menimpa Fandi Ramadhan atas penuntutan hukuman mati Pengadilan Negeri Batam dalam perkara penyelundupan narkoba. Mengingat hal ini menyangkut nyawa manusia Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menilai kasus ini bisa diselesaikan dengan pendekatan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) baru yang menjadikan hukum sebagai alat perbaikan masyarakat. 

“Komisi III DPR RI mengingatkan kepada penegak hukum bahwa pada dasarnya KUHP baru tidak lagi menjadikan hukum sekedar sebagai alat pembalasan, tetapi bergeser menjadi keadilan substantif, rehabilitatif dan restoratif yakni hukum sebagai alat perbaikan masyarakat, ” ujar Habiburokhman dalam audiensi Komisi III terkait kasus penuntutan hukuman mati terhadap Fandy Ramadhan di Nusantara II, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026). 

Ia menambahkan agar Majelis Hakim dalam perkara tersebut memperhatikan perbedaan konsep hukuman mati KUHP lama jauh berbeda dengan KUHP baru. “Dalam pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukan lagi menjadi pidana pokok, melainkan hukuman alternatif terakhir yang seharusnya diterapkan secara sangat ketat dan sangat selektif,” ucapnya. 

Menutup pernyataannya, Legislator Fraksi Partai Gerindra itu mengingatkan Majelis Hakim dalam perkara Fandi Ramadhan di Pengadilan Negeri Batam bahwa pasal 54 ayat 1 KUHP baru mengatur bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan antara lain bentuk kesalahan pelaku pidana, sikap batin dan riwayat hidup. Hal ini ia sampaikan atas dasar informasi bahwa Fandy Ramadhan bukan pelaku utama, tidak punya riwayat pidana dan sudah berupaya mengingatkan tentang potensi terjadinya pidana. 

Sebagaimana diketahui, Fandy Ramadhan terjerat perkara dugaan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 1.995.130 gram atau sekitar 2 ton yang kini disidangkan di Pengadilan Negeri Batam. Dalam perkara tersebut, posisi Fandy sebagai Anak Buah Kapal yang membawa narkotika tersebut. •arm/aha