E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaSocial Media DPRTVR ParlemenE-BookE-MagazineE-BuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Seputar Parlemen|Berita Utama|Komisi X|Komisi III|Komisi IV|BKSAP|Komisi VIII|Komisi IX|Komisi II|Komisi VII|Komisi V|Komisi VI|Komisi I
Jakarta:
Berawan
26°C
Terasa: 32°C
Lembab: 90%
Angin: 4 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaSocial Media DPRTVR ParlemenE-BookE-MagazineE-BuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Seputar Parlemen|Berita Utama|Komisi X|Komisi III|Komisi IV|BKSAP|Komisi VIII|Komisi IX|Komisi II|Komisi VII|Komisi V|Komisi VI|Komisi I
Jakarta:
Berawan
26°C
Terasa: 32°C
Lembab: 90%
Angin: 4 km/h
/
/
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaSocial Media DPRTVR ParlemenE-BookE-MagazineE-BuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Seputar Parlemen|Berita Utama|Komisi X|Komisi III|Komisi IV|BKSAP|Komisi VIII|Komisi IX|Komisi II|Komisi VII|Komisi V|Komisi VI|Komisi I
Jakarta:
Berawan
26°C
Terasa: 32°C
Lembab: 90%
Angin: 4 km/h
/
/
Berita/Kesejahteraan Rakyat

Legislator Ingatkan Risiko Pengalihan Layanan Kesehatan Haji dari Kemenkes ke KemenHaj

Diterbitkan
Rabu, 11 Feb 2026 14.59 WIB
Bagikan:
Legislator Ingatkan Risiko Pengalihan Layanan Kesehatan Haji dari Kemenkes ke KemenHaj

Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Foto : Wanda/Andri.

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menyoroti kesiapan layanan kesehatan haji menyusul pengalihan kewenangan pengelolaan kesehatan jamaah dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Haji (KemenHaj). Ia menekankan pentingnya kesiapan tata laksana, alat kesehatan, serta sumber daya medis agar tidak mengganggu keselamatan dan kenyamanan jamaah di Arab Saudi.

“Saya juga menaruh perhatian besar pada layanan kesehatan haji dan operasional petugas di Arab Saudi. Dengan bergabungnya fungsi kesehatan haji pada Kementerian ini, bagaimanakah kesiapan pelaksanaan tata laksana kesehatan, alat kesehatan, maupun petugas medis agar tidak mengganggu keselamatan dan juga kenyamanan jamaah,” ujar Dini dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Menurut Dini, sejak 2026 KemenHaj akan memegang kendali penuh atas kesehatan haji yang sebelumnya dikelola Kemenkes. Untuk itu, KemenHaj mengajukan anggaran sebesar Rp63,7 miliar untuk fasilitas kesehatan dan lebih dari Rp1 triliun untuk petugas.

Ia mengingatkan bahwa pengelolaan pusat kesehatan haji memerlukan kehati-hatian ekstra. Pasalnya, KemenHaj dinilai belum memiliki pengalaman teknis medis dalam mengelola ribuan tenaga kesehatan dan distribusi obat-obatan di Arab Saudi.

“Ini adalah risiko yang besar karena KemenHaj belum memiliki pengalaman teknis medis dalam mengelola ribuan nakas dan obat-obatan nantinya di Arab Saudi. Ini juga menjadi tantangan dalam hal efisiensi serta pelaksanaan yang lebih terpadu,” tegasnya.

Selain itu, Dini juga mempertanyakan efektivitas pemanfaatan fasilitas kesehatan haji di luar musim haji. Mengingat penyelenggaraan ibadah haji hanya berlangsung setahun sekali, ia meminta kejelasan apakah fasilitas tersebut hanya difungsikan di Arab Saudi atau juga dapat dimanfaatkan di Indonesia.

“Penyelenggaraan haji dilakukan setahun sekali, lalu bagaimanakah pemanfaatan fasilitas kesehatan haji di luar musim haji? Apakah ini hanya di Arab Saudi atau juga di Indonesia?” pungkasnya. •gal

Berita terkait

Timwas DPR Desak Evaluasi Layanan Kesehatan Haji, Dorong Pendirian RS Indonesia di Makkah
Kesejahteraan Rakyat
Timwas DPR Desak Evaluasi Layanan Kesehatan Haji, Dorong Pendirian RS Indonesia di Makkah
Legislator Apresiasi Layanan Kesehatan Haji di Sumbar
Kesejahteraan Rakyat
Legislator Apresiasi Layanan Kesehatan Haji di Sumbar
Fikri Faqih Soroti Evaluasi Haji 2025: Dari Visa Furoda Hingga Digitalisasi Layanan Haji
Kesejahteraan Rakyat
Fikri Faqih Soroti Evaluasi Haji 2025: Dari Visa Furoda Hingga Digitalisasi Layanan Haji
Tags:#Seputar Parlemen#Komisi VIII
Sebelumnya

Komisi I DPR RI Setujui Hibah Kapal Patroli Jepang

Selanjutnya

Alat Monitoring Rusak, Legislator Sayangkan Pengawasan Nuklir Masih Lemah

Kembali ke Berita

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(758)
  • Industri dan Pembangunan(2695)
  • Isu Lainnya(981)
  • Kesejahteraan Rakyat(2576)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(3195)
  • Populer(416)
  • Uncategorized(1)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

INFOGRAFIS

Dampak penutupan selat hormus

PODCAST

IKUTI KAMI

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaSocial Media DPRTVR ParlemenE-BookE-MagazineE-BuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Seputar Parlemen|Berita Utama|Komisi X|Komisi III|Komisi IV|BKSAP|Komisi VIII|Komisi IX|Komisi II|Komisi VII|Komisi V|Komisi VI|Komisi I
Jakarta:
Berawan
26°C
Terasa: 32°C
Lembab: 90%
Angin: 4 km/h