//
Anggota BAM DPR RI, Kawendra Lukistian, dalam Rapat Dengar Pendapat BAM DPR yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Foto: Septamares/Karisma.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendalami persoalan belum dibayarkannya hak perwakilan korban proyek bantuan bencana di Kabupaten Alor dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan korban. Anggota BAM DPR RI Kawendra Lukistian mempertanyakan langsung upaya yang telah dilakukan korban kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekaligus memastikan apakah anggaran proyek memang belum dibayarkan oleh pemerintah pusat.
“Kami ingin memastikan dulu, apakah BNPB memang belum membayar, atau dananya sudah diberikan tapi tidak sampai ke pihak pelaksana di daerah. Kasus seperti ini sering terjadi,” ujar Kawendra dalam Rapat Dengar Pendapat BAM DPR yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Menanggapi hal tersebut, perwakilan korban memaparkan kronologi proyek bantuan bencana yang telah berjalan sesuai kontrak, termasuk adanya perubahan adendum pekerjaan yang ditetapkan oleh pejabat terkait. Namun meski pekerjaan telah dilaksanakan, pembayaran justru tidak kunjung diterima.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah pertemuan telah dilakukan bersama BNPB dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun hambatan utama justru berada di tingkat pemerintahan daerah saat itu. “Masalah utamanya bukan di BNPB, tapi di pemerintah daerah. Waktu itu Bupati tidak mau menyelesaikan, padahal sudah beberapa kali dilakukan rapat,” ungkapnya.
Bahkan, menurut korban, BNPB sempat memberikan peringatan agar persoalan segera diselesaikan dan menyatakan siap mengambil alih jika pemerintah daerah tidak menindaklanjuti. Namun hingga terjadi pergantian kepala daerah, pembayaran tetap tidak direalisasikan.
Korban juga mengaku menerima informasi bahwa anggaran proyek disebut telah dikembalikan ke pusat, meski hingga kini belum pernah ditunjukkan bukti resmi terkait hal tersebut. Menanggapi paparan itu, Kawendra menekankan persoalan ini mencerminkan lemahnya koordinasi pusat dan daerah dalam penyaluran bantuan bencana.
“Kalau anggaran pusat sudah turun tapi tersendat di daerah, ini jelas merugikan masyarakat dan mencederai tujuan bantuan bencana,” tegasnya. •mds, gal/um
