//
Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Kamis. (5/2/2026). Foto: BLF/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Dumai – Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai menegaskan komitmen DPR RI dalam memperkuat pengawasan keimigrasian di kawasan pesisir dan pelabuhan internasional sebagai pintu masuk negara yang berdaulat dan humanis.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan efektif, sekaligus mendorong pemenuhan berbagai kekurangan yang dihadapi satuan kerja keimigrasian di daerah. “Kita sebagai anggota DPR RI memiliki fungsi salah satunya yaitu pengawasan, kemudian mendorong yang berkaitan dengan kekurangan, mungkin SDM dan fasilitas, termasuk juga sarana prasarana,” ujar Maruli usai diwawancarai Parlementaria di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai pada (5/2/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi XIII mendengarkan paparan dari Kantor Wilayah dan Kantor Imigrasi Dumai terkait tingginya lalu lintas orang di Pelabuhan Internasional Dumai, yang didominasi perlintasan WNI dan WNA dari negara-negara sekitar, khususnya Malaysia. Mobilitas lintas batas jarak dekat ini sekaligus meningkatkan kompleksitas pengawasan keimigrasian
Selain arus perlintasan legal, Dumai juga menghadapi tantangan serius berupa migrasi nonprosedural dan kejahatan lintas negara. Data menunjukkan peningkatan signifikan penanganan pekerja migran Indonesia bermasalah yang dipulangkan melalui Pelabuhan Dumai, dengan angka mencapai ribuan orang per tahun dalam dua tahun terakhir
Maruli menilai semangat dan komitmen jajaran Imigrasi Dumai menjadi modal penting dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan.
“Dengan semangatnya kepala kantor dan jajaran, kami melihat kinerja pengawasan tetap berjalan meski dengan keterbatasan. Ini tentu perlu kita dukung bersama,” katanya.
Komisi XIII menegaskan akan membawa hasil kunjungan tersebut sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan, khususnya terkait penambahan SDM, penguatan infrastruktur, serta peningkatan koordinasi lintas instansi guna menjawab tantangan pengawasan keimigrasian di kawasan pesisir strategis seperti Dumai.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat tata kelola keimigrasian nasional, sekaligus memastikan perlindungan terhadap warga negara dan pencegahan kejahatan transnasional di pintu masuk Indonesia. •blf/aha
