//
Ketua Tim Kunspek Komisi I DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta dalam kunjungan ke Korem 073/Makutarama, Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (6/2/2026). Foto: Eno/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Salatiga — Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI menilai wilayah kerja Korem 073/Makutarama memiliki tingkat kerawanan dan kompleksitas yang menuntut kesiapsiagaan teritorial yang semakin adaptif. Penilaian tersebut disampaikan dalam kunjungan ke Korem 073/Makutarama, Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (6/2/2026).
Ketua Tim Kunspek Komisi I DPR RI, Sukamta, mengatakan perubahan karakter ancaman saat ini tidak lagi bersifat konvensional, melainkan berkembang ke arah ancaman hibrida yang memerlukan kemampuan deteksi dini berbasis kewilayahan.
Menurutnya, penguatan fungsi aparat teritorial di tingkat Babinsa, Koramil, hingga Kodim menjadi langkah krusial dalam menjaga stabilitas wilayah penyangga Jawa Tengah. Ia menegaskan, peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan, tetapi juga pengelolaan dinamika sosial dan keamanan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi I DPR RI juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas satuan melalui penambahan personel, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta dukungan sarana dan prasarana pendukung. Termasuk di dalamnya penguatan peralatan non-tempur untuk mendukung tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
“OMSP menjadi bagian penting dalam peran TNI saat ini, terutama dalam respons kebencanaan, pengamanan objek vital, dukungan ketahanan pangan, serta bantuan kepada pemerintah daerah,” ujar Sukamta.
Selain penguatan internal, Komisi I DPR RI mendorong konsolidasi kerja sama lintas sektor antara Korem 073/Makutarama dengan unsur intelijen, kepolisian, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting guna membangun sistem peringatan dini yang terintegrasi dan responsif.
Sukamta menegaskan, upaya menjaga stabilitas wilayah harus dilakukan dengan pendekatan humanis dan tetap berpegang pada prinsip profesionalisme TNI, supremasi sipil, serta netralitas institusi militer.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi I DPR RI dalam memastikan kesiapan pertahanan negara di tingkat kewilayahan, seiring dengan meningkatnya tantangan keamanan nasional. •eno/aha
