Komisi I Tekankan Deteksi Dini dan Kolaborasi Lintas Sektor di Korem Makutarama

PARLEMENTARIA, Salatiga – Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan pentingnya penguatan fungsi deteksi dini dan kolaborasi lintas sektoral dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya di wilayah Korem 073/Makutarama yang memiliki nilai strategis tinggi. Hal tersebut disampaikan Sukamta saat memimpin pertemuan Komisi I DPR RI dengan jajaran Korem 073/Makutarama di Salatiga, Jawa Tengah.

Sukamta menjelaskan, wilayah Korem 073/Makutarama mencakup kawasan urban dan industri di bagian utara Pulau Jawa, dilintasi jalur logistik nasional Pantura, memiliki wilayah pesisir utara, serta rawan bencana alam seperti longsor, banjir, dan rob. Selain itu, wilayah ini juga memiliki karakter penduduk yang beragam dan dinamis secara sosial, ekonomi, dan politik.

“Sebagai simpul pergerakan ekonomi, distribusi logistik, dan mobilitas penduduk di Pulau Jawa, wilayah eks Karesidenan Semarang dan Karesidenan Pati memiliki potensi kerawanan terhadap gangguan keamanan, konflik sosial, dan disrupsi non-militer yang dapat berdampak sistemik,” ujar Sukamta saat pertemuan, Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, dalam konteks antisipasi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), Korem 073/Makutarama tidak hanya berfungsi sebagai komando kewilayahan, tetapi juga berperan sebagai aktor strategis penjaga stabilitas nasional. Ia menekankan bahwa deteksi dini menjadi kunci untuk mencegah eskalasi konflik, terlebih dengan cepatnya dinamika wilayah yang dipengaruhi oleh media sosial, mobilisasi massa, serta potensi konflik horizontal berbasis isu ekonomi, identitas, maupun politik.

Namun demikian, Legislator Dapil D.I. Yogyakarta ini menegaskan bahwa upaya menjaga kondusivitas wilayah tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektoral yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis kepentingan nasional.

“Kolaborasi antara Korem 073/Makutarama dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah merupakan bagian dari pembangunan sistem pertahanan non-militer untuk mencegah eskalasi ancaman sejak fase paling awal,” katanya.

Lebih lanjut, Sukamta menyampaikan bahwa kunjungan Komisi I ini menjadi ruang strategis untuk memahami bagaimana fungsi deteksi dini dan kolaborasi lintas sektoral diterjemahkan di tingkat kewilayahan. Ia menambahkan, deteksi dini tidak semata terkait kehadiran fisik prajurit, melainkan mencakup pertukaran informasi, kesamaan persepsi terhadap ancaman, ketajaman analisis, kecepatan respons, serta pembagian peran yang jelas antar-instansi di wilayah. •eno/aha