Ketergantungan Impor Masih Tinggi, Komisi VII Dorong Kemandirian Industri Susu Nasional

PARLEMENTARIA, Cikarang — Masih lebarnya kesenjangan antara kebutuhan dan produksi susu nasional menjadi perhatian serius DPR RI. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menilai kondisi tersebut mencerminkan tantangan sekaligus peluang bagi penguatan industri susu nasional. 

“Permintaannya dengan produksinya masih ada gap tinggi. Sisi lain juga ada tantangan raw material ini diproduksi dan tempat produksinya itu,” ujar Chusnunia usai melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Frisian Flag Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (5/2/2026). Adapun rata-rata konsumsi susu masyarakat Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 16,6 liter per kapita per tahun, jauh tertinggal dari standar Food and Agriculture Organization (FAO) sebesar 30 liter per kapita per tahun. 

Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan sejumlah negara ASEAN, seperti Malaysia yang mencapai 50,9 liter, Singapura 46,1 liter, dan Vietnam 20,1 liter per kapita per tahun. Rendahnya konsumsi dan produksi tersebut berdampak pada tingginya ketergantungan impor, di mana sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional masih dipenuhi dari luar negeri.

Di sisi hulu, populasi sapi perah nasional tercatat sekitar 541 ribu ekor dengan tingkat produktivitas rata-rata 10–15 liter per ekor per hari, jauh di bawah standar global yang berada di kisaran 25–30 liter per ekor per hari, berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain itu, industri pengolahan susu nasional juga menghadapi berbagai tantangan struktural, mulai dari keterbatasan pasokan susu segar dalam negeri, ketergantungan pada bahan baku impor, fluktuasi harga global, hingga produktivitas peternak sapi perah rakyat yang masih perlu ditingkatkan.

Meski demikian, legislator ini menilai situasi tersebut sekaligus menghadirkan peluang strategis. Kesenjangan antara permintaan dan produksi susu nasional dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperluas lapangan kerja, khususnya bagi peternak. Ia menjelaskan bahwa sapi perah umumnya dapat berproduksi optimal di suhu 15–16 derajat Celsius, sementara wilayah bersuhu dingin di Indonesia masih terbatas. 

Namun, muncul harapan dengan adanya pengembangan sapi perah yang dapat dibudidayakan di dataran rendah, seiring rencana pemerintah mendatangkan jenis sapi yang lebih adaptif terhadap iklim tropis.

Chusnunia menegaskan pentingnya pemberdayaan peternak lokal agar mampu berproduksi secara profesional dan memenuhi standar industri. Menurutnya, pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, perlu memberikan pendidikan dan edukasi berkelanjutan kepada peternak, termasuk pendampingan teknis dan dukungan peralatan. 

Hal tersebut dinilai krusial agar kualitas susu yang dihasilkan peternak rakyat dapat sesuai dengan kebutuhan industri pengolahan. Ia menambahkan, isu penguatan industri susu nasional akan menjadi perhatian Komisi VII dalam menjalankan fungsi pengawasan. 

Chusnunia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri agar pengembangan industri susu nasional berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan peternak dalam negeri. •ysm/aha