Diklat Industri Sistem Ganda Dapat Tekan Kesenjangan Kompetensi

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong perluasan model pendidikan dan pelatihan industri berbasis sistem ganda (dual system) untuk menjawab kesenjangan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri. Khususnya, di daerah yang memiliki kawasan industri namun belum didukung lembaga diklat vokasi yang memadai.

Ia juga menyoroti konsep dan skema pelatihan di Balai Diklat Industri yang dinilainya sudah berjalan baik, terutama karena berbasis kebutuhan langsung perusahaan. Hendry pun menilai durasi pelatihan, pola rekrutmen peserta, hingga keterlibatan industri dalam sertifikasi sudah cukup baik.

Tercatat, program pelatihan industri umumnya berlangsung sekitar 12–16 hari secara intensif dengan sistem penuh waktu, dan satu angkatan diikuti sekitar 25–32 peserta. Program tersebut, menurutnya, menjadi contoh konkret link and match antara pelatihan dan kebutuhan industri. “Konsep dual system ini sudah tepat, karena pelatihan berbasis kebutuhan industri dan melibatkan praktisi langsung. Tapi skalanya masih terbatas,” ujar Hendry dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Balai Diklat Industri (BDI) Medan di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).

Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan model pelatihan berbasis industri mampu mengurangi persoalan mismatch antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Berdasarkan paparan yang diterimanya dalam berbagai kunjungan kawasan industri, Hendry menyebut mismatch kompetensi masih tinggi dan menjadi kendala rekrutmen tenaga kerja.

Menurutnya, terdapat temuan di lapangan yang menunjukkan lebih dari separuh kebutuhan keterampilan industri belum sepenuhnya terpenuhi oleh lulusan pendidikan formal, bahkan sebagian perusahaan mengalami kesulitan dalam proses rekrutmen tenaga terampil.

Oleh sebab itu, ia mendorong agar model pelatihan seperti yang dijalankan BDI diperluas ke lebih banyak daerah, terutama provinsi dengan aktivitas industri yang terus tumbuh namun belum memiliki pusat diklat industri berbasis standar global. Secara khusus, dirinya juga menekankan pengembangan fasilitas pendidikan dan pelatihan vokasi industri di Provinsi Riau ditingkatkan secara berkala. 

Sebab itu, berharap diusahakan lantaran adanya paradoks kawasan industri berkembang tetapi belum ditopang lembaga pelatihan kompetensi industri yang memadai. Menutup pernyataan, melalui Komisi VII, dirinya akan membawa aspirasi tersebut dalam pembahasan lanjutan dengan mitra kementerian agar pengembangan SDM industri lebih merata dan langsung menjawab kebutuhan daerah industri baru.

“Di beberapa daerah kawasan industri sudah didukung pendidikan dan pelatihan berbasis standar industri global, pengajar dari praktisi, dan jalur penyaluran langsung ke industri tapi di Riau belum ada. Ini yang perlu kita dorong,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu. •um/aha