//
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Rabu (4/2/2026). Foto: HAL/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Semarang — Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menilai, negara belum memberikan perhatian yang memadai terhadap isu kepemudaan, tercermin dari kecilnya anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Ia bahkan menyebut anggaran Kemenpora tahun ini sebagai yang terkecil selama ia menjadi anggota DPR RI.
“Anggaran di pemuda dan olahraga itu cantolan di Kementerian Pemuda untuk kaitannya di pemudaan itu memadai besarnya. Ini kan besarnya terlalu kecil,” ujarnya kepada Parlementaria saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Rabu (4/2/2026). Ia membeberkan anggaran kementerian tersebut tahun ini hanya sekitar RP1,1 triliun.
Ia menjelaskan, sekitar 90 persen dari anggaran tersebut dialokasikan untuk olahraga, termasuk persiapan Asian Games 2027. “Artinya, kita masih melihat bahwa alokasi anggaran memang masih terlalu minim untuk kepemudaan,” ucapnya.
My Esti mengungkapkan, dalam kunjungan kerja ini, Komisi X menerima banyak aspirasi dari sejumlah organisasi kepemudaan nasional. Aspirasi tersebut yakni terkait kesulitan anak muda dalam mewujudkan cita-cita mereka, terutama di bidang pendidikan dan penguatan mental.
“Begitu banyak hal yang dikemukakan oleh kawan-kawan muda kita dari organisasi-organisasi yang menurut saya organisasi besar, ada PMII, KMI, GMNI, PMKRI, HMI, dan yang lain sebagainya, termasuk yang mewadahi ada KNPI,” ujarnya.
Menurut My Esti, keresahan utama pemuda bermula dari terbatasnya akses pendidikan. Persoalan tersebut, katanya, tidak semata soal ketersediaan anggaran, melainkan bagaimana anggaran pendidikan benar-benar dapat diakses oleh anak muda yang membutuhkan. “Akses pendidikan ini tidak sekedar apakah sudah ada anggarannya atau belum, tetapi bagaimana anggaran pendidikan ini sampai bisa ke tangan anak muda,” katanya.
Ia menyoroti masih banyaknya anak muda yang mengalami kesulitan pembiayaan pendidikan, bahkan pada jenjang pendidikan menengah. “Bahkan mereka juga memahami situasi di lingkungannya ketika anak-anak muda pun tidak sekedar kuliahnya yang tidak mengalami kesulitan, tetapi bahkan lulus SMP mau ke SMA pun sudah ada kendala-kendala yang dihadapi,” ucapnya.
My Esti menegaskan, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi negara dan DPR RI, khususnya Komisi X, meskipun alokasi anggaran pendidikan telah diatur melalui mandatory spending sebesar 20 persen. “Mestinya anggaran itu cukup memadai bagaimana anak-anak kita bisa mendapatkan akses kepada dunia pendidikan, bahkan mungkin dengan pembiayaan yang pasti terjangkau oleh siapapun juga, termasuk kepada mereka yang tidak mampu,” tegasnya.
Selain pendidikan, My Esti juga menyoroti keresahan anak muda terkait kesehatan mental dan kemampuan bertahan menghadapi tekanan sosial yang semakin kompleks. “Bagaimana soal kesehatan mental, bagaimana soal mampu menahan segala tekanan yang berbeda dengan masa-masa lampau yang kami lalui,” katanya.
Berdasarkan hal itu, My Esti menolak pandangan bahwa persoalan anggaran kepemudaan dapat dianggap selesai hanya karena program kepemudaan tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Menurutnya, keberadaan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai kementerian tersendiri seharusnya dibuktikan dengan alokasi anggaran yang fokus pada pengembangan anak muda. “Mestinya itu yang kemudian ditunjukkan dengan besaran alokasi anggaran,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan nilai kebangsaan, kewirausahaan, dan pemahaman Pancasila harus menjadi prioritas pembinaan pemuda. “Ini melihat bagaimana soal menguatkan nilai-nilai kebangsaan pada anak muda, menguatkan kemampuan untuk wirausaha, dan meneguhkan kembali bahwa mereka adalah pemilik masa depan bangsa ini,” ujarnya.
Di akhir, ia menegaskan, Komisi X akan terus mendorong agar kebijakan dan anggaran kepemudaan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan nyata yang dihadapi generasi muda saat ini. •hal/aha
