Industri Furnitur Nasional Didorong Tingkatkan Produktivitas dan Ekspor

PARLEMENTARIA, Tangerang – Komisi VII DPR RI meninjau langsung kinerja industri manufaktur furnitur berbasis sumber daya alam dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis (29/01/2026). Hadir dalam kesempatan tersebut pelaku industri furnitur PT Gema Graha Sarana (Vivere) dan PT Sejin Lestari Furnitur serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi Banten dan kementerian perindustrian. 

Kunjungan ini difokuskan pada pengawasan terhadap kesinambungan produksi, pasokan bahan baku, serta daya saing industri hasil hutan dan perkebunan. Industri furnitur dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur industri nasional sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Kunjungan kerja ini sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi VII DPR RI di bidang perindustrian, guna memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi dan tantangan industri hasil hutan dan perkebunan, khususnya terkait kesinambungan produksi, pasokan bahan baku, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan industri pengolahan hasil hutan,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo saat memimpin rapat.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi VII DPR RI juga mendalami isu ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku hasil hutan dan perkebunan. Aspek legalitas, sertifikasi, serta penerapan prinsip keberlanjutan menjadi perhatian, mengingat hal tersebut berpengaruh langsung terhadap akses pasar dan kepercayaan konsumen global. Tantangan dalam menjaga kesinambungan produksi juga dinilai perlu ditangani melalui penguatan rantai pasok yang lebih terintegrasi.

Daya saing industri dan efisiensi produksi tak luput dari pembahasan. Tingkat produktivitas, adopsi teknologi manufaktur, serta efisiensi proses menjadi faktor penting dalam menjaga posisi industri furnitur nasional di tengah persaingan global. Biaya logistik dan energi turut disebut sebagai variabel yang mempengaruhi struktur biaya dan harga produk.

Dalam konteks penerapan teknologi, politisi yang akrab disapa Sara ini menekankan pentingnya keseimbangan antara modernisasi industri dan penyerapan tenaga kerja. Otomasi dinilai perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengurangi ruang kerja bagi masyarakat.

“Secara teknologi kemarin juga sempat kami angkat bagaimana kita punya lebih banyak masyarakat dibanding pekerjaan. Jadi jangan sampai ini kalau kita bicara otomasi itu mengambil alih, terlalu banyak pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita,” tutur politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Komisi VII DPR RI juga menaruh perhatian pada strategi akses pasar dan kinerja ekspor industri furnitur. Hambatan terkait regulasi, standar internasional, serta non-tariff barriers menjadi bagian dari pembahasan dalam rangka memperluas penetrasi pasar global. Dukungan kebijakan pemerintah dinilai penting untuk membantu pelaku industri meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional.

Dalam dialog tersebut, Sara menekankan pentingnya masukan langsung dari asosiasi dan pelaku usaha terkait tantangan pemasaran luar negeri. Informasi tersebut dipandang krusial sebagai dasar perjuangan kebijakan di tingkat legislatif.

“Kalau saya lihat Pak William juga disini Ketua DPP Asmindo Bidang Pemasaran Luar Negeri. Kita juga perlu tahu lah, diharapkan bisa jujur walaupun ada perwakilan pemerintah, tapi disinilah kami bisa memperjuangkan kebutuhan dari masyarakat, khususnya dalam dunia yang diwakili oleh Bapak dan Ibu,” ujarnya kepada William Samiadi, Direktur Utama Vivere yang juga aktif di Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo).

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi VII berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi industri furnitur nasional. Temuan di lapangan akan menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan dan penguatan regulasi guna meningkatkan daya saing, keberlanjutan serta kontribusi industri terhadap perekonomian nasional. •uc/aha