Legislator Soroti Kesiapan SDM dan Teknologi pada Sensus Ekonomi 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta —  Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru  menyoroti kesiapan metodologi, anggaran, dan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, agar mampu memotret dinamika ekonomi nasional yang kian kompleks, khususnya sektor ekonomi digital dan gig economy.

Ratih menegaskan bahwa sensus ekonomi yang dilakukan setiap 10 tahun menghadapi tantangan besar karena perubahan lanskap ekonomi yang sangat cepat dibandingkan satu dekade lalu. Menurutnya, ekonomi digital yang tidak selalu terlihat secara fisik harus dapat terjangkau oleh metodologi BPS.

“Perputaran uang miliaran bisa terjadi di sebuah kamar, misalnya dari influencer, content creator, freelancer, atau cloud kitchen di perumahan. Ini ekonomi yang tidak terlihat, tapi nyata. Pertanyaannya, apakah metodologi BPS saat ini mampu menangkap itu,” ujar Ratih dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Senayan, Jakarta, Kamis, (28/1/2026).

Legislator Dapil Sulawesi Barat ini mengingatkan agar Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya sukses mendata usaha konvensional yang kasat mata, tetapi justru gagal memotret pertumbuhan ekonomi digital yang tengah berkembang pesat di Indonesia.

Selain metodologi, Ratih juga menyoroti potensi beban ganda petugas lapangan. Ia menilai upaya efisiensi anggaran dengan menggabungkan pendataan ekonomi dan pemutakhiran data individu berisiko meningkatkan kelelahan petugas serta potensi human error. “Petugas harus menanyakan omzet usaha sekaligus data pribadi keluarga. Niatnya baik untuk efisiensi, tapi beban kerja yang terlalu berat bisa berdampak pada kualitas dan validitas data,” katanya.

Karena itu, Ratih menekankan pentingnya pelatihan yang benar-benar matang bagi sekitar 251 ribu petugas lapangan, agar target sensus dapat tercapai tanpa mengorbankan akurasi data. Terkait pemanfaatan teknologi, Ratih mengapresiasi penggunaan geotagging dan kecerdasan buatan (AI) dalam Sensus Ekonomi 2026. Namun, ia mengingatkan agar teknologi hanya menjadi alat bantu, bukan pengganti ketelitian petugas.

“Jangan sampai petugas terlalu bergantung pada sistem otomatis dan kehilangan kepekaan di lapangan. Apalagi di daerah dengan keterbatasan jaringan internet, kesalahan input geotagging bisa terjadi,” tegasnya.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menyoroti isu kepercayaan publik, mengingat sensus menyangkut data sensitif seperti pendapatan dan aset usaha. Menurutnya, BPS perlu memastikan pendekatan yang hati-hati agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, termasuk persepsi keterkaitan data sensus dengan perpajakan. •bit/we