//
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan seluruh mitra Komisi V DPR RI yang membahas penanganan pasca bencana di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta,.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem peringatan dini dan koordinasi penanganan bencana banjir di daerah terpencil. Hal ini menjadi sorotannya menyusul laporan terkait jeda waktu banjir yang cukup lama yang gagal dimanfaatkan untuk mengevakuasi warga pada bencana Aceh dan Sumatra beberapa waktu lalu.
Sebab itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai adanya kelemahan dalam pemanfaatan informasi cuaca dan pergerakan air yang berakibat fatal. Menurutnya, waktu berjam-jam yang tersedia sebelum banjir sampai ke hilir seharusnya menjadi peluang emas untuk menyelamatkan jiwa masyarakat.
“Kalau punya waktu sampai berjam-jam menurut saya dan (kalua) kita tidak menggunakan waktu ini untuk penyelamatan, lalai kita. Ini harus jadi bahan evaluasi, apakah nanti kita pasang Early Warning System di sana untuk memperingatkan bahwa banjir akan sampai dalam waktu sekian jam,” tegas Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan seluruh mitra Komisi V DPR RI yang membahas penanganan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2026).
Menyambung hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menawarkan solusi praktis untuk mengatasi keterbatasan personel di lapangan. Ia mendorong penggunaan teknologi komunikasi sederhana yang menyentuh tingkat desa untuk mempercepat diseminasi informasi bencana.
“Sekarang hampir seluruh Indonesia sudah bisa berkomunikasi dengan handphone. Sudah sepantasnya daerah yang dipetakan rawan bencana diberikan guidance. Kita bisa mencontoh warga di bantaran Sungai Cikeas yang memiliki grup komunikasi dan alarm sendiri. Begitu air di hulu naik, hilir sudah mendapat alarm sehingga bisa menyiapkan diri,” ujar Roberth.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Irmawan memaparkan fakta pilu dari daerah pemilihannya di Aceh. Ia mengungkapkan bahwa secara geografis, aliran air dari dataran tinggi Gayo Lues membutuhkan waktu hingga 10 jam untuk mencapai Aceh Tamiang, namun ketiadaan koordinasi membuat warga di hilir tidak mendapat peringatan.
“Di hulu sudah banjir, sudah menjerit, sudah teriak-teriak. Air dari hulu 10 jam baru sampai ke Tamiang, tapi tidak ada warning apa pun ke masyarakat. Akibatnya, warga masih tidur nyenyak pagi-pagi, tiba-tiba datang air, hanyut, dan meninggal. Nyawa manusia itu mahal, apa pun harus kita lakukan untuk menyelamatkan masyarakat kita,” pungkas Irmawan.
Melalui berbagai dorongan ini, Komisi V DPR RI meminta seluruh mitra Komisi V DPR RI Basarnas dan instansi terkait untuk segera memetakan kembali daerah rawan bencana. Upaya ini bernilai krusial untuk memperkuat infrastruktur komunikasi darurat guna mencegah terulangnya korban jiwa akibat bencana alam. •YSW/um
