//
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe saat rapat Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (22/1/2026). Foto: gys/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Pontianak – Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus memberi kontribusi nyata dan terukur terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu disampaikannya dalam rapat Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (22/1/2026).
“Pembangunan boleh untuk pelayanan sosial dan infrastruktur, tapi harus yang punya multiplayer effectterhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Taufan Pawe kepada Parlementaria usai pertemuan.
Ia mengingatkan agar pembangunan daerah tidak berhenti pada proyek-proyek yang bersifat kosmetik. Menurutnya, kepala daerah harus berani mendorong kebijakan yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Bukan pembangunan yang sekadar pernik-pernik kota atau kabupaten,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Taufan Pawe mengapresiasi kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri, tetapi menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Kalimantan Barat. Padahal, kata dia, terdapat sejumlah keluhan dan catatan penting terkait optimalisasi potensi BUMD yang seharusnya dapat dibahas secara langsung.
“Saya sangat menyayangkan Pak Gubernur tidak hadir, padahal sebelumnya ada keluh-kesah terkait pengembangan BUMD,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Meski mengakui paparan kinerja yang disampaikan cukup baik, Taufan Pawe menilai belum ada penjelasan substansial mengenai kontribusi BUMD terhadap batang tubuh APBD. Ia menekankan bahwa indikator keberhasilan BUMD harus terlihat jelas dalam persentase kontribusi keuangan daerah.
“Angkanya excellent, tapi saya tidak mendengar berapa persen kontribusi BUMD terhadap APBD provinsi,” ujarnya.
Ia mencontohkan kontribusi BUMD di Sulawesi Selatan yang baru mencapai sekitar 3 persen dari APBD, yang menurutnya masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah menyiapkan konsep pengembangan BUMD yang lebih jelas dan terukur.
“Kita butuh angka yang pasti, supaya kita bisa bangga bahwa BUMD benar-benar memberi kontribusi berarti bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. •gys/rdn
