//
Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan saat di sela-sela Rapat Kerja bersama Menteri Lingkungan Hidup di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Foto: Aditya/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menyoroti sektor penanganan bencana dan kerusakan lingkungan dalam kinerja Kementerian Lingkungan Hidup sepanjang 2025. Menurutnya, persoalan bencana hidrometeorologi masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia sehingga perlu diperkuat pada tahun 2026.
Menurut Rokhmat, dampak bencana dirasakan cukup berat, khususnya di wilayah Sumatera dan Jawa Barat, yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa tetapi juga kerugian ekonomi yang besar akibat kerusakan infrastruktur dan lingkungan.
“Apalagi tadi disampaikan bahwa persoalan-persoalan bangsa Indonesia ini salah satunya adalah masalah bencana. Ya, hidrometeorologi dan bencana ini sangat cukup berat dirasakan bangsa Indonesia karena memakan korban jiwa,” ujar Rokhmat saat ditemui oleh Parlementaria di sela-sela Rapat Kerja Komisi XII bersama Menteri Lingkungan Hidup di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Ia menilai, salah satu penyebab utama bencana adalah alih fungsi lahan dan hutan yang seharusnya menjadi kawasan resapan air. Kerusakan hutan dan daerah aliran sungai, menurutnya, berkontribusi langsung terhadap longsor dan banjir yang terus berulang.
Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini, sembari menyinggung langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut 28 izin perusahaan di wilayah Sumatera. Selain itu, ia mendorong pengembalian fungsi hutan milik PTPN dan Perhutani, mengingat Pulau Jawa memiliki keterbatasan lahan dengan kepadatan penduduk yang tinggi.
“Kami ingin mengembalikan fungsi hutan yang semestinya, agar hutan itu tidak diganggu, diberikan tanaman-tanaman endemik, pohon-pohon natif, pohon-pohon yang pengakarannya sangat kuat,” tegasnya.
Selain kehutanan, Rokhmat menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah. Ia menyebut baru sekitar 25 persen sampah yang tertangani, sementara produksi sampah nasional mencapai sekitar 105 ribu ton per hari sehingga dibutuhkan terobosan teknologi dan peningkatan kesadaran publik.
“Yang kedua adalah masalah sampah. Betul, tadi Pak Menteri juga menyampaikan bahwa sampah yang terserap baru 25%, dan setiap hari Indonesia ada kurang lebih sekitar 105 ribu ton sampah per hari,” pungkasnya. •ujm/um
