//
Komisi VII Dorong Hadirnya Domestik Price Obligation Komoditas Karet untuk Lindungi Petani
Diterbitkan
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, usai memimpin rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI di PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE), Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera.
PARLEMENTARIA, Simalungun – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan pentingnya langkah cepat dan terukur untuk memulihkan industri karet nasional. Hal ini dilihat dari produktivitas yang mengalami penurunan tajam.
Lamhot mengungkapkan, karet yang dulu menjadi komoditas primadona dan penyumbang devisa negara kini mulai ditinggalkan petani rakyat karena harga yang jatuh. Banyak petani beralih ke kelapa sawit karena dianggap lebih menguntungkan. Jika kondisi ini terus berlanjut, ia khawatir industri karet yang berorientasi ekspor dapat mengalami kemunduran hingga terancam tutup.
“Petani tidak boleh dirugikan. Karena itu kami mendorong adanya Domestic Price Obligation (DPO) untuk karet, sehingga ada harga dasar yang melindungi petani. Harga dasar itu nantinya menjadi acuan bagi industri, seperti PT Bridgestone, agar petani diuntungkan, industri sehat, dan negara tetap memperoleh devisa,” ujar Lamhot Sinaga kepada Parlementaria usai memimpin rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI di PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE), Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (23/01/2026).
Selain perlindungan harga, Komisi VII DPR RI juga mendorong transformasi industri karet menuju Green Industry sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement. Legislator Dapil Sumatera Utara ini mencontohkan industri yang masih menggunakan energi fosil diharapkan beralih ke energi bersih guna menekan emisi karbon.
Untuk itu, diperlukan insentif dan regulasi yang mendukung transisi tersebut. Politisi Partai Golkar ini menambahkan, pemulihan industri karet harus dilakukan dari hulu hingga hilir melalui program replanting, penyediaan bibit unggul serta, pengendalian hama yang menjadi tanggung jawab pemerintah bersama pelaku industri.
“Negara harus hadir. Harapannya harga karet membaik, petani sejahtera, industri kuat, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional terus meningkat,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar ini. •aas/rdn
