//
Anggota Komisi II DPR, Ahmad Heryawan, usai rapat bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Jajaran Pemerintah Jawa Timur, serta jajaran direksi Bank Jatim di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.
PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan, menekankan pentingnya peran Bank Jatim tidak hanya sebagai lembaga pencetak keuntungan, tetapi juga sebagai instrumen pelayanan sosial dan penggerak ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikannya usai rapat bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Jajaran Pemerintah Jawa Timur serta jajaran direksi Bank Jatim di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (22/1/2026).
Dalam keterangannya, Aher (sapaan akrabnya) menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari keuntungan perusahaan, pengelolaan keuangan, hingga peran Bank Jatim dalam mendorong pendapatan asli daerah.
“Kita berkunjung BUMD, ini sebagai sebuah langkah pengawasan dari Komisi II DPR, kita berharap Bank daerah itu menjadi bagian dari cara kita untuk lebih memberikan peluang atau mendorong supaya banyak peluang untuk mendapatkan penghasilan asli daerah,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Aher mengapresiasi capaian laba Bank Jatim yang dinilai menunjukkan kinerja positif. Dimana pendapatan bunga mencapai Rp7,42 triliun (naik 28,36% tahunan), dengan pendapatan bunga bersih tumbuh 29,25% menjadi Rp5,1 triliun. “Dan alhamdulillah bank Jatim sudah membuktikan itu dengan baik karena sepanjang bank Jatim ada, tadi menurut paparan, Bank Jatim membutuhkan keuntungan terbesar di tahun ini (2025) yaitu Rp1,7 triliun,” katanya.
Ia juga menilai struktur permodalan Bank Jatim berada dalam kondisi kuat dengan tingkat kecukupan modal yang tinggi, sehingga memungkinkan bank daerah tersebut melakukan ekspansi secara lebih luas. Di sisi lain, komposisi kredit konsumtif yang mayoritas menyasar aparatur sipil negara dinilainya masih relevan.
“Lalu kita soroti ada 53% kredit konsumtif. Biasanya para ASN yang pinjam, tentu ini captain market untuk, Bank Daerah ya, pertahankan saja jangan ada masalah. Karena itu menguntungkan dan juga membantu para PNS dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup,” papar Legislator Senayan itu.
Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian keuntungan tersebut tetap diiringi dengan pengelolaan risiko yang baik, khususnya terkait kredit bermasalah. “Yang tentu kita apresiasi, meskipun tentu saja tidak luput dari beragam hal yang kita soroti ya, diantaranya yaitu NPL masih agak tinggi, yang menggambarkan bahwa masih banyak atau masih ada sejumlah kredit macet, Tapi masih di bawah toleransi ya, di bawah ambang batas, ambang batas pandemi ini 5%, ini baru lebih tinggi 3,9%. Tapi sudah, masuk kategori tinggi untuk kategori kesehatan perbankan,” jelas politisi fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Melalui pengawasan ini, Komisi II berharap Bank Jatim tidak hanya mampu mempertahankan kinerja keuangan yang positif, tetapi juga terus memperkuat kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian perbankan dan tata kelola yang baik. Selain itu, Bank Jatim diharapkan dapat mengoptimalkan perannya sebagai bank daerah dalam mendukung pembangunan, memperluas akses pembiayaan yang sehat bagi pemerintah daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan di Jawa Timur. •srw/aha
