//
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, dalam Rapat Panja Standarisasi Desa Wisata dengan Kementerian Pariwisata di Kompleks Parlemen, Rabu (21/1/2026). Foto: Farhan/Karisma.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong adanya pemetaan produk dan menu desa wisata hingga kesesuaian dengan selera pasar. Menurutnya, antangan utama yang dihadapi penggerak desa wisata saat ini bukan hanya soal tata kelola dan manajemen, melainkan kebutuhan nyata akan pendampingan langsung dan arahan strategis.
“Yang kita butuh banget hari ini adalah guidance. Berapa desa wisata yang sedang semangat ini, ini untuk menu-menunya yang cocok, yang tidak merusak alam, tapi mengikuti selera pasar. Jadi pemetaan-pemetaan menu-menu desa wisata,” ujar Chusnunia dalam Rapat Panja Standarisasi Desa Wisata dengan Kementerian Pariwisata di Kompleks Parlemen, Rabu (21/1/2026).
Legislator dari Dapil Lampung II itu menegaskan, hal tersebut dinilai penting agar desa wisata tidak terjebak pada pola ikut-ikutan atau tren sesaat yang justru menghilangkan keunikan lokal.
“Jadi, biar tidak fomo (fear of missing out) desa-desa wisata ini, satu bikin kolam renang, semua bikin kolam renang, satu bikin apa, itu butuh banget di guidance,” lanjutnya.
Menurut Chusnunia, selama ini banyak desa wisata tumbuh dari inisiatif masyarakat dengan modal swadaya dan semangat gotong royong. Namun jikan tanpa panduan yang terarah, potensi sumber daya manusia dan alam yang dimiliki desa belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi produk wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan agar kebijakan penganggaran ke depan lebih fokus pada penguatan desa wisata secara langsung. Penguatan ini dapat diarahkan pada pendampingan berkelanjutan dan dukungan pembiayaan yang benar-benar dirasakan oleh desa wisata, bukan sekadar kegiatan seremonial. “Saya usul 2026-2027 itu kita fokuskan anggaran mem-backup desa wisata,” jelasnya. •dai/we
