//
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Kesehatan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, (19/01/2026). Foto : Alya/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyoroti lambannya Penyelesaian Revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ampat yang tengah ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Kelas C melalui program Kementerian Kesehatan. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada terhambatnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat setempat.
Politisi dari Fraksi Partai Nasdem itu mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR RI telah meninjau langsung kondisi rumah sakit tersebut pada masa reses sebelumnya. Dari hasil kunjungan itu, ia menilai masih banyak persoalan serius dalam proses pembangunan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan.
“Pada masa reses kemarin kita sudah bicara soal rumah sakit yang di Raja Ampat. Walaupun sampai hari ini progresnya sudah 80,2 persen, tapi menurut saya masih perlu adanya pendampingan terkait pembangunan dan penyelesaian rumah sakit ini,” ujar Irma dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, (19/01/2026).
Menurutnya, pendampingan dari Kementerian Kesehatan menjadi krusial agar proyek strategis di daerah tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Ia mengingatkan agar kasus serupa yang pernah terjadi di daerah lain tidak kembali terulang.
“Karena jangan sampai nanti side efek atau efek negatifnya sama dengan yang kejadian di Kolaka (Sulawesi Tenggara). Ini perlu menjadi perhatian dari Kementerian Kesehatan. Sekali lagi, jangan lalai untuk melakukan pendampingan ke daerah terkait dengan pembangunan rumah sakit,” tegasnya.
Irma juga mengungkapkan keterkejutannya saat melihat langsung kondisi di lapangan. Ia menilai ketidakteraturan dalam pembangunan tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan pendampingan, baik dari pemerintah daerah maupun Kementerian Kesehatan.
“Kita kemarin ke sana dan kaget melihat kondisi yang berantakan seperti itu, kaget saja gitu, kok bisa gitu ya. Pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatannya menurut kami lalai,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keterlambatan dan ketidaksiapan pembangunan rumah sakit tidak boleh kembali terjadi, mengingat kebutuhan layanan kesehatan masyarakat di daerah terpencil seperti Raja Ampat sangat mendesak.
“Ini nggak boleh terjadi lagi nih Pak. Perlu pendampingan secara komprehensif dari Kementerian Kesehatan terkait dengan pembangunan-pembangunan rumah sakit di daerah,” pungkas Irma. •rr/rdn
