Lewat Diplomasi Parlemen, BKSAP DPR Dukung Penyelesaian Konflik Sudan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan kehormatan (Courtesy Call) dengan Duta Besar Sudan. Dalam pertemuan ini, Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyampaikan upaya-upaya Parlemen Indonesia mendukung perdamaian di Sudan.

“Kita ingin menggali tentang problematika yang terjadi di Sudan saat ini. Tadi digambarkan bagaimana kasus Sudan ini, siapa di belakangnya, bagaimana apa yang terjadi, dan apa yang dibutuhkan,” ujar Syahrul kepada Parlementaria usai agenda Courtesy Call dengan Duta Besar Sudan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Politisi Fraksi PKS ini menegaskan bahwa Indonesia dan Sudan sudah menjalin diplomasi sejak dahulu kala. Oleh karena itu, BKSAP akan berupaya mendorong perdamaian Sudan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Indonesia.

“Kita sudah sampaikan bahwasannya kita siap mendukung Sudan. Karena memang Sudan itu bagian dari anggota Asia Afrika yang dulu hadir di zamannya Bapak Soekarno. Dan tentu kita akan membantu Sudan karena itu bagian dari amanat undang-undang dasar kita. Bahwasannya kita menolak penjajahan, menghormati kemerdekaan suatu bangsa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Legislator Dapil Riau II ini juga menyoroti posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Posisi ini menempatkan Indonesia dalam posisi strategis sebagai aktor pendorong perdamaian Sudan di kancah global.

“Jadi secara politik itu butuh dukungan dari Indonesia apalagi Indonesia saat sekarang ini menjadi presiden HAM di PBB. Dan kemudian ini bisa disuarakan nantinya. Ini adalah momentum besar untuk menunjukkan bahwa hanya kita bangsa Indonesia ingin menjalankan misi tujuan pembangunan atau tujuan pendirian Indonesia untuk mengikut serta dalam perdamaian dunia,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, BKSAP akan menggunakan langkah-langkah diplomasi dalam menyelesaikan perselisihan di Sudan. Salah satu Langkah yang akan ditempuh dalam jangka waktu dekat ini ialah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang berbagai stakeholder terkait.

“Melalui presidensi HAM di PBB akan mengangkat isu Sudan yang saat sekarang ini ada 120 ribu orang yang meninggal disiksa tanpa kemanusiaan di Sudan. Dan kita akan melakukan FGD untuk membahas masalah Sudan ini dan akan mengundang banyak pihak,” pungkasnya. •rad/we