Tingkatkan Ekonomi Kabupaten Kapuas, DPR Dorong Penguatan Infrastruktur Pelabuhan Batanjung

PARLEMENTARIA, Kapuas — Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, menilai keberadaan Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pelabuhan tersebut mampu memangkas jarak distribusi logistik dan menekan biaya transportasi yang selama ini menjadi kendala.

“Pemerintah Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kapuas, ingin meningkatkan perekonomian daerahnya. Dengan adanya Pelabuhan Batanjung tentu ekonomi akan meningkat karena jarak tempuh lebih pendek. Kalau sebelumnya melalui Kalimantan Selatan sekitar 60 kilometer, sekarang hanya sekitar 15 kilometer,” ujar Adies Kadir saat pertemuan dan dialog bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Kamis (18/12/2025).

Ia menjelaskan, jarak distribusi yang lebih dekat secara otomatis akan menurunkan biaya logistik. Selain itu, arus barang dari Pulau Jawa dapat langsung masuk ke Pelabuhan Batanjung sehingga memberikan dampak ekonomi langsung bagi Kabupaten Kapuas.

“Biaya logistik otomatis lebih rendah, dan perputaran ekonomi di daerah juga akan meningkat karena kapal dari Jawa bisa langsung bersandar di Pelabuhan Batanjung. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari keberadaan pelabuhan ini,” jelas Politisi Partai Golkar tersebut.

Meski demikian, Pimpinan DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) ini mengakui bahwa Pelabuhan Batanjung masih membutuhkan perhatian dan dukungan serius, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, terutama terkait infrastruktur penunjang.

“Pelabuhan ini masih memerlukan banyak sentuhan. Contohnya akses jalan sepanjang kurang lebih 52 kilometer yang baru dibuka, namun badan jalannya belum diperkeras, belum diaspal, dan gorong-gorongnya juga masih dalam tahap awal,” paparnya.

Menurut Adies, pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan anggaran besar dan tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, pihaknya akan mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

“Nanti akan kami koordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya melalui Balai dan Komisi V DPR RI. Kami juga akan mengkoneksikan agar pembangunan ini dapat dimasukkan dalam APBN 2027 yang pembahasannya dilakukan tahun depan,” ungkapnya.

Adies Kadir menyatakan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kapuas agar dapat dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih merata, khususnya di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas.

“Aspirasi dari pemerintah daerah dan masyarakat tentu akan kami koordinasikan di tingkat pusat agar pembangunan infrastruktur di daerah dapat berjalan optimal,” pungkasnya. •azk/rdn