Komisi XII: Pengelolaan Energi Nasional Tidak Dapat Dipisahkan dari Tantangan Perubahan Iklim Global

PARLEMENTARIA, Mataram — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa pengelolaan energi nasional tidak dapat dipisahkan dari tantangan perubahan iklim global serta kebutuhan memperkuat ketahanan energi, terutama di wilayah rawan bencana.

Sugeng mengingatkan bahwa Indonesia telah memiliki komitmen kuat dalam upaya pengurangan emisi sebagaimana tercantum dalam Paris Agreement. Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 melalui agenda Nationally Determined Contribution (NDC) untuk menekan kenaikan suhu bumi agar tidak melebihi 2 derajat Celsius sejak era praindustri. Ia menekankan bahwa berbagai fenomena cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini merupakan peringatan nyata atas ancaman perubahan iklim.

“Perubahan iklim itu bukan isu yang jauh. Kita melihat bagaimana hujan ekstrem menghantam Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Dalam sepuluh hari turun hujan setara enam bulan. Ini dampak langsung dari naiknya suhu permukaan laut dan terganggunya keseimbangan lingkungan,” ujar Sugeng kepada Parlementaria usai kunjungan kerja reses Komisi XII, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (11/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa tekanan terhadap lingkungan sebagian besar berasal dari aktivitas manusia, mulai dari perusakan hutan, pembukaan lahan tanpa perencanaan, hingga pengabaian aspek ekologi. Kondisi tersebut meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi dan menurunkan daya dukung lingkungan. Karena itu, ia menilai transisi energi menuju BBM yang lebih ramah lingkungan, penggunaan kendaraan listrik, dan konsumsi BBM non-subsidi berkualitas tinggi merupakan langkah penting untuk menekan emisi karbon nasional.

“Kita negara yang sudah berkomitmen untuk menekan emisi karbon. Masyarakat yang mulai beralih ke BBM berkualitas dan kendaraan listrik sangat membantu mengurangi beban emisi. Ini bukan hanya soal energi, tetapi soal masa depan lingkungan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Sugeng juga menyoroti pentingnya ketahanan energi, khususnya di wilayah terdampak bencana. Menurutnya, bencana besar yang melanda sejumlah daerah di Sumatera telah mengganggu infrastruktur vital, termasuk jaringan distribusi listrik dan BBM. Ia menegaskan bahwa energi merupakan “urat nadi kehidupan”, sehingga ketika akses energi terganggu, aktivitas masyarakat ikut lumpuh.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya terus memantau kondisi di lapangan serta berkoordinasi dengan Pertamina dan PLN untuk memastikan energi tetap tersalurkan ke masyarakat di wilayah terdampak.

“Tadi malam saya masih berkomunikasi dengan jajaran Pertamina. Mereka terus bekerja di lapangan agar suplai energi tetap sampai kepada masyarakat,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Sugeng menilai bahwa ke depan Indonesia membutuhkan alat logistik berkapasitas besar yang mampu menjangkau daerah sulit, terutama saat terjadi bencana besar. Salah satunya adalah kebutuhan helikopter Chinook, helikopter berbaling-baling ganda dengan kemampuan angkut besar yang dinilai relevan untuk mempercepat pengiriman logistik energi dan bantuan kemanusiaan di medan sulit.

“Dengan kondisi geografis kita, idealnya Indonesia memiliki helikopter Chinook. Kapasitasnya besar dan mobilitasnya tinggi. Ini sangat strategis untuk operasi kemanusiaan, terutama di daerah yang aksesnya terputus akibat bencana,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan duka cita mendalam atas bencana yang menimpa masyarakat di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Ia berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi agar pemulihan berlangsung cepat dan akses energi kembali normal.

“Bencana ini membawa duka bagi kita semua. Kami menyampaikan empati dan belasungkawa yang setinggi-tingginya. Yang terpenting sekarang adalah memastikan masyarakat dapat bangkit kembali dengan dukungan energi yang stabil, aman, dan merata,” tutup Sugeng. •mun/rdn