Sembako Pecah hingga Masuk Lumpur, Distribusi Bantuan via Udara Harus Lebih Layak!

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Harian Tim Pengawas (Timwas) Penanggulangan Bencana DPR RI M. Husni menyoroti pola pendistribusian bantuan logistik melalui jalur udara yang dinilai belum layak dan berpotensi merusak bantuan yang diterima masyarakat terdampak bencana. Ia meminta adanya evaluasi metode penyaluran agar bantuan benar-benar sampai dalam kondisi aman dan bermartabat.

“Memang ada daerah-daerah yang sangat terisolasi, seperti di Aceh Tengah dan sebagian wilayah Aceh Tamiang, sehingga bantuan (terpaksa) disalurkan lewat udara. Tapi yang kita lihat (di lapangan), sebagian bantuan itu dijatuhkan begitu saja dan akhirnya rusak, ada sembako yang pecah, jatuh ke lumpur (sampai dua meter), bahkan masuk ke pekarangan warga, dan lain sebagainya,” ujar Husni kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Husni menegaskan, distribusi bantuan melalui udara seharusnya dilakukan dengan pola yang lebih terukur agar kerusakan logistik dapat diminimalkan. Menurutnya, mekanisme penjatuhan bantuan perlu diperbaiki, mulai dari penggunaan wadah khusus hingga teknis pelepasan bantuan di titik yang sudah dipastikan aman.

“Kalau memang lewat udara, mestinya ada cara-cara yang lebih layak. Bisa pakai keranjang khusus atau dilepas ketika jarak sudah dekat dengan permukaan, supaya tingkat kerusakannya lebih rendah,” tegasnya.

Selain menyoroti cara pendistribusian, legislator asal daerah pemilihan Sumatra Utara I itu juga menanggapi keluhan masyarakat terkait anggapan lambatnya penyaluran bantuan sosial di sejumlah wilayah terdampak. Ia menilai persoalan tersebut bukan semata-mata keterlambatan, melainkan akibat skala bencana yang terjadi hampir bersamaan di berbagai daerah.

“Saya melihatnya bukan terlambat, tapi begitu besar (skalanya). Sebelum banjir bandang (dan) perubahan cuaca di Sumatra Utara, Padang dan Aceh, kan sebelumnya terjadi letusan Gunung Semeru di Pulau Jawa, kemudian ada banjir bandang di Jawa Tengah ya kan,” jelas Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Ia menegaskan bahwa kementerian dan lembaga terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, Basarnas, dan Kementerian Kesehatan, telah bekerja secara maksimal di lapangan, bahkan dalam kondisi yang sangat terbatas. 

“(Mereka) kan kerja hampir 24 jam itu ya, di daerah bencana, tidak ada listrik, tidak ada air bersih, tidak ada alat komunikasi, dan sebagainya. Kita boleh katakan mereka adalah orang-orang profesional, tapi apakah bisa sempurna? saya pikir alau kita boleh beri penilaian, (mereka) sudah cukup baik lah, ” katanya.

Husni menambahkan, saat ini sejumlah daerah masih berada dalam status tanggap darurat, seperti Sumatra Utara yang berlaku hingga 10 Desember dan Aceh yang diperkirakan lebih lama. Ia berharap, setelah fase darurat berakhir, pemerintah segera beralih ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Setelah tanggap darurat selesai, pemerintah akan masuk ke tahap (rehabilitasi) dan (rekonsiliasi). Banyak rumah warga, rumah ibadah, dan fasilitas umum yang rusak dan harus segera ditangani,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Sebagai Ketua Harian Timwas Bencana DPR RI, Husni menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengawasan agar penanganan pascabencana berjalan optimal. Ia berharap evaluasi distribusi bantuan dan perbaikan pola penyaluran menjadi perhatian serius, agar korban bencana tidak kembali dirugikan oleh mekanisme bantuan yang tidak tepat. •ecd