//
Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal Albinsaid saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di Jayapura, Provinsi Papua. Rabu (10/12/2025). Foto : Mfn/Andri.
PARLEMENTARIA, Jayapura – Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal Albinsaid, memberikan perhatian khusus terhadap capaian indikator kesehatan Provinsi Papua. Ia menyoroti dua persoalan kesehatan utama yang masih menjadi tantangan serius bagi daerah, yakni malaria dan HIV/AIDS.
Gamal menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan kasus malaria terbesar kedua di dunia setelah India, dan 93 persen kasus nasional terkonsentrasi di Papua. Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari aspek lingkungan hingga keterbatasan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil.
“Di Papua, rata-rata jarak rumah masyarakat menuju fasilitas kesehatan mencapai sekitar 30 kilometer, sementara rata-rata nasional hanya sekitar 5 kilometer. Kondisi geografis ini berdampak pada lambatnya penanganan dan tingginya angka kasus,” ujar Gamal saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di Jayapura, Provinsi Papua. Rabu (10/12/2025).
Ia mengungkapkan bahwa angka malaria di Papua mencapai 229 ribu kasus, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Indonesia. Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Papua dan Dinas Kesehatan untuk melakukan upaya percepatan dan intervensi yang lebih agresif dalam menekan penyebaran malaria.
Selain malaria, Politisi Fraksi PKS itu juga menyoroti tingginya angka HIV/AIDS di Papua. Berdasarkan data tiga tahun terakhir (2023–2025), angka kasus HIV/AIDS berada pada kisaran 18 ribu hingga 21 ribu kasus, yang sebagian besar terjadi pada kelompok usia produktif 14-49 tahun.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.800 orang meninggal, 4.000 orang menjalani terapi, sementara lebih dari 14.000 orang lainnya belum mendapatkan terapi HIV, sehingga membutuhkan perhatian serius,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.
Legislator Dapil Jatim V tersebut meminta Pemprov Papua mengalokasikan sumber daya secara signifikan untuk memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS, mulai dari peningkatan skrining, perluasan akses terapi, hingga edukasi publik.
Dalam kesempatan itu, ia pun menyampaikan sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan Pemprov dan Dinas Kesehatan Papua, khususnya dalam menekan angka malaria, yaitu:
Pertama, Deteksi dini dan tata laksana cepat (early detection & prompt treatment) agar kasus dapat ditangani lebih efektif; Kedua, distribusi massal kelambu berinsektisida pada wilayah dengan kasus tinggi; Ketiga, Pelaksanaan penyemprotan insektisida dalam ruangan (indoor residual spraying) secara berkala.
Keempat, perbaikan faktor lingkungan dan perilaku masyarakat, termasuk penanganan genangan air serta peningkatan ventilasi rumah. Serta yang terakhir, penguatan layanan kesehatan, terutama ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil.
Gamal menegaskan bahwa penanganan malaria dan HIV/AIDS di Papua membutuhkan komitmen kuat, kebijakan yang terukur, dan intervensi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kami mendorong Pemprov Papua agar segera melakukan langkah-langkah nyata dan terencana. Penanggulangan dua permasalahan ini harus menjadi prioritas bersama demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua,” tutupnya. •mfn/rdn
