APBN 2026 Rentan, Legislator Minta Pemerintah Antisipasi Naik-Turunnya Harga Komoditas

PARLEMENTARIA, Jakarta –  Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait desain APBN tahun 2026. Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Keuangan, Anis menyoroti tingginya sensitivitas APBN terhadap fluktuasi harga komoditas, khususnya emas dan batubara, di tengah kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif dengan defisit sebesar 2,68 persen. Menurutnya, ketergantungan pada komoditas yang sangat volatil berpotensi menekan kinerja penerimaan negara bila realisasinya tidak sesuai proyeksi.

Selain itu, Anies juga menyoroti lemahnya estimasi kebutuhan emas nasional untuk ekosistem bullion bank. Ia menilai pemerintah belum menjelaskan kebutuhan riil emas domestik dan gap pasokan yang ingin dipenuhi melalui kebijakan biaya keluar emas. Data itu dinilai sangat penting mengingat pemerintah menjadikan pembentukan ekosistem bullion bank sebagai salah satu alasan penyesuaian kebijakan ekspor emas.

“APBN 2026 sangat sensitif terhadap volatilitas harga komoditas. Kami ingin tahu bagaimana mitigasi fiskal jika penerimaan biaya keluar tidak mencapai target, dan berapa sebenarnya kebutuhan emas nasional untuk bullion bank serta gap pasokannya,” tegas Anis dalam Raker yang digelar di Gedung Nusantara I. Jakarta, Senin (8/12/2025).

Sorotan berikutnya terkait potensi penyelundupan emas setelah biaya keluar diberlakukan. Legislator dari Fraksi PKS ini menilai temuan pola penyembunyian, percampuran, dan salah pemberitahuan antar-pulau yang ditampilkan dalam paparan pemerintah menunjukkan celah besar dalam pengawasan. Karena itu, ia mempertanyakan strategi pengawasan baru yang akan diterapkan agar kebijakan tersebut tidak justru mendorong lonjakan penyelundupan emas.

Ia juga menekankan perlunya jaminan integritas laporan Surveyor yang menjadi dasar penetapan kadar dan volume ekspor emas. Sistem pelaporan ini dinilai rawan manipulasi dan berpotensi merugikan negara bila tidak diawasi secara ketat. Menurutnya, audit independen terhadap laporan Surveyor perlu dipastikan agar kebijakan biaya keluar berjalan efektif dan akuntabel.

“Laporan Surveyor sering menjadi titik rawan manipulasi. Bagaimana Kemenkeu menjamin integritasnya, dan apakah akan ada audit independen untuk memastikan akurasi data ekspor emas?” ujar Anis.

Anies juga mempertanyakan alasan pengenaan biaya keluar batubara di tengah tren harga yang justru melemah sejak 2023 dan diproyeksikan hanya berada pada kisaran 95–100 dolar AS per ton pada 2026. Ia meminta penjelasan terkait justifikasi kebijakan tersebut dan mitigasi risiko terhadap ekspor. •ujm/aha