Dorong Penguatan Sosialisasi, Sarpras, dan Diferensiasi Soal TKA Berbasis Karakter Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan pandangannya terkait pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) usai mengikuti Rapat Kerja dengan Mendikdasmen RI dan jajaran di Gedung Parlemen Senayan Jakarta. Dalam keterangannya, Hetifah menyebut bahwa Komisi X DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyelenggarakan TKA sebagai instrumen asesmen berstandar nasional. 

Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan di lapangan masih memerlukan sejumlah penguatan. “Komisi X DPR RI mengapresiasi pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik. Namun kita perlu memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan betul-betul siap, dipahami, dan didukung oleh semua pihak,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (27/11/2025).

Hetifah menekankan pentingnya menyiapkan ekosistem TKA secara komprehensif. Sosialisasi dan pemahaman terhadap seluruh pemangku kepentingan harus diperkuat. Sekolah, guru, orang tua, hingga pemerintah daerah perlu memahami tujuan, proses, dan implikasi TKA. “Simulasi juga harus digelar secara lebih masif agar tidak ada lagi kebingungan di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut Legislator Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya penguatan sarana prasarana, mulai dari perangkat komputer, jaringan, hingga kesiapan lokasi asesmen, adalah hal yang sangat mendesak. Tanpa pondasi yang kokoh, standar nasional tidak akan berjalan secara adil.

Hal lainnya yang disoroti adalah perlunya desain soal yang lebih adaptif terhadap keragaman Indonesia. Pentingnya penyesuaian dan diferensiasi soal yang tetap menjaga standar nasional, tetapi relevan dengan kondisi dan karakteristik daerah.

“Diferensiasi dimaksud bukan perbedaan tingkat kesulitan, melainkan penggunaan konteks, stimulus, dan bentuk penyajian yang sesuai dengan realitas setempat,” tegasnya.

Hetifah menegaskan pentingnya partisipasi guru-guru daerah dalam proses penyusunan instrumen TKA. Guru daerah memahami dengan sangat baik situasi pembelajaran dan karakteristik peserta didik di wilayahnya. Pelibatan mereka akan membuat instrumen TKA lebih representatif dan inklusif.

Menutup keterangannya, Hetifah menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan TKA agar menjadi instrumen asesmen yang adil, efektif, dan berpihak pada seluruh peserta didik. “Kami berkomitmen memastikan bahwa TKA memberi manfaat nyata bagi peningkatan mutu pendidikan nasional. Pelaksanaannya harus inklusif, adil, dan tidak membebani, tetapi justru menjadi alat pemetaan dan perbaikan yang kuat,” tutupnya. rnm/aha