Komisi IV Perkuat Ketahanan Pangan Nasional dari Hulu ke Hilir: Karantina Didorong, Cadangan Daerah Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IV DPR RI menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan pangan nasional secara menyeluruh, mulai dari pengamanan komoditas di tingkat hulu melalui penguatan layanan karantina hingga stabilisasi pasokan dan cadangan pangan daerah di tingkat hilir. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala Badan Pangan Nasional dan Kepala Badan Karantina Indonesia di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Kharis mengapresiasi capaian Badan Karantina Indonesia sepanjang tahun 2025 yang dinilai telah menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 secara efektif. Layanan perkarantinaan, penegakan hukum, serta perlindungan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan disebut berjalan optimal. Untuk memperkuat kinerja tersebut, Komisi IV meminta percepatan realisasi anggaran 2025 serta peningkatan performa pada tahun 2026 agar seluruh program strategis dapat terlaksana secara tepat waktu dan tepat sasaran.

“Komisi IV DPR RI meminta Badan Karantina Indonesia meningkatkan kinerjanya pada tahun 2026 dan mempercepat realisasi anggaran agar target tahun berjalan dapat terselesaikan sebelum penutupan tahun anggaran 2025,” tegas Kharis.

Dalam rapat itu, Badan Karantina Indonesia juga diminta memperluas dukungan terhadap peningkatan ekspor komoditas pertanian, termasuk pendampingan kepada petani untuk memenuhi persyaratan negara tujuan. Komisi IV menilai peningkatan kompetensi SDM perkarantinaan, percepatan digitalisasi layanan, serta revitalisasi laboratorium dan instalasi karantina merupakan pilar penting untuk menciptakan sistem perlindungan hayati yang modern dan andal.

Pada sisi hilir sistem pangan nasional, Komisi IV memberikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional atas capaian strategis selama 2025. Indikator kinerja seperti serapan gabah dan beras nasional, stok cadangan pemerintah, penyaluran beras SPHP, bantuan pangan, hingga Gerakan Pangan Murah dinilai menunjukkan hasil signifikan. “Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja Badan Pangan Nasional atas capaian dan aksi kegiatan strategis yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025,” ujar Kharis.

Meski demikian, Bapanas diminta mempercepat realisasi anggaran, baik reguler maupun anggaran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), agar seluruh program memberi dampak konkret sebelum akhir tahun anggaran. Komisi IV turut mendorong penguatan cadangan pangan berbasis daerah dengan mengutamakan komoditas pangan lokal sesuai potensi wilayah.

“Komisi IV DPR RI mendorong Badan Pangan Nasional untuk membangun Cadangan Pangan Daerah dengan mengutamakan komoditas pangan lokal,” lanjut Kharis.

Selain itu, penyaluran bantuan pangan ke wilayah Indonesia timur dinilai perlu mekanisme khusus yang mempertimbangkan kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur, sehingga bantuan dapat diterima tepat sasaran dan tepat waktu.

Kharis menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dibangun secara terpadu dari hulu ke hilir. Pengamanan komoditas melalui karantina, peningkatan kualitas layanan, penyediaan stok cadangan pemerintah, stabilisasi harga, hingga penguatan pangan lokal adalah rangkaian kebijakan yang saling menopang dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh.

“Penguatan sistem karantina dan cadangan pangan daerah merupakan satu kesatuan upaya yang tidak bisa dipisahkan. Komisi IV akan terus mengawal agar ketahanan pangan nasional dapat terjaga dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. •uc/aha