Hendry Munief: Pola Kemitraan Berkelanjutan UMKM Perkuat Daya Saing Industri Nasional

PARLEMENTARIA, Bekasi – Anggota Tim Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri Komisi VII DPR RI Hendry Munief menekankan pentingnya membangun pola kemitraan berkelanjutan antara industri besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai langkah strategis guna perkuat daya saing industri nasional. Ia menekankan model kemitraan yang berkelanjutan diharapkan nantinya menciptakan kemandirian bagi UMKM yang tumbuh di sekitar kawasan industri.

“Jadi ujungnya (model kemitraan berkelanjutan) adalah kemandirian dari usaha kecil menengah, industri kecil yang ada di sekitar kawasan industri besar tersebut. Industri-industri besar ini harus memperhatikan industri kecil menengah dan UMKM yang ada sekitarnya. Hingga kita bisa membuat satu model kemitraan yang berkelanjutan,” ujar Hendry kepada Parlementaria dalam kunjungan kerja Panja Daya Saing Industri Komisi VII DPR RI ke Bekasi, Jawa Barat, Jumat (7/11/2025).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKS tersebut menyoroti kesinambungan antara kebijakan pemberdayaan UMKM yang dijalankan oleh Kementerian UMKM serta kebijakan pengembangan inudstri besar yang dijalankan oleh Kementerian Perindustrian. Menurutnya, kedua sektor ini perlu dijembatani melalui kebijakan kemitraan yang konkret dan berorientasi pada keberlanjutan.

“Bukan hanya dalam bentuk pemberian modal, tetapi juga pendampingan, pelatihan, dan transfer pengetahuan. Dengan begitu, industri besar dapat berperan aktif membantu penguatan UMKM, mulai dari petani, pengrajin, hingga pelaku usaha lokal. Inilah yang nantinya bisa menjadi pola terbaik yang kita harapkan dalam pengembangan kawasan industri di masa depan,” jelas Hendry.

Terakhir, Hendry menambahkan Komisi VII DPR RI melalui Panja Daya Saing Industri berkomitmen terus mengawal formulasi kebijakan yang berpihak pada penguatan struktur industri nasional dan kesejahteraan pelaku usaha di berbagai sektor. “Kami juga akan menyusun rancangan kawasan industri yang lebih inklusif, yang dapat menerima banyak masukan baik dari pelaku industri, pembuat regulasi, maupun pihak eksekutif,” imbuhnya. •tra/rdn