//
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memberikan sambutan di hadapan Wakil Bupati Kab. Malang, otoritas RSJ DR. Radjiman Wediodiningrat, dan BPJS Kesehatan di Malang, Kamis (6/11/2025). Foto:.
PARLEMENTARIA, Malang – Komisi IX DPR RI kali ini memberi perhatian khusus pada kasus kesehatan jiwa di daerah. Persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek medis, tetapi sosial dan ekonomi. Bahkan, stigma dan terbatasnya tenaga medis psikiater dan psikologi klinis juga menjadi tantangan besar.
Inilah yang mengemuka saat Komisi IX DPR melihat dari dekat penanganan para pasien dengan gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat di Malang, Jawa Timur. Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene yang memimpin kunjungan ini, mengatakan, kesehatan jiwa merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari aspek fisik, sosial, dan spiritual seseorang.
“Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, tercatat sekitar 8,6 juta penduduk Indonesia atau 2% dari populasi usia 15 tahun ke atas mengalami masalah kesehatan jiwa, dengan prevalensi tertinggi pada kelompok usia 15–24 tahun dan perempuan,” ungkap Felly dalam sambutannya di hadapan Wakil Bupati Kab. Malang, otoritas RSJ DR. Radjiman Wediodiningrat, dan BPJS Kesehatan di Malang, Kamis (6/11/2025).
Ia menambahkan, Provinsi Jawa Timur sendiri termasuk salah satu wilayah dengan beban gangguan jiwa tertinggi di Indonesia, baik dalam kategori depresi berat maupun skizofrenia kronis. Masalah besar lain yang dihadapi pada layanan gangguan jiwa adalah akses BPJS Kesehatan. Walaupun para pasien gangguan jiwa sudah menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan, tapi layanan psikiatrinya belum mencerminkan kompleksitas perawatan pasien gangguan jiwa kronis.
Di sinilah, kata Felly, perlu peninjauan ulang terhadap sistem klaim pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Masih kuatnya stigma di masyarakat, terbatasnya tenaga psikiater dan psikolog klinis, serta belum optimalnya pembiayaan layanan psikiatri melalui BPJS Kesehatan menjadi tantangan besar yang harus diatasi secara lintas sektor,” paparnya lebih lanjut.
Ia melanjutkan, perhatian khusus juga perlu diarahkan pada program reintegrasi sosial pasien pascarehabilitasi, agar dapat kembali berperan di masyarakat dengan dukungan keluarga dan lingkungan yang inklusif. “Model rehabilitasi sosial dan occupational therapy yang dikembangkan RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat patut menjadi contoh praktik baik nasional dalam pendekatan pemulihan pasien gangguan jiwa,” imbuh Politisi Fraksi Partai NasDem ini
Legislator dapil Sulawesi Utara itu, mengapresiasi peran RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat dalam merehabilitasi para pasien gangguan jiwa. Selain penanganan medis, ada juga layanan psikologi, sampai rehabilitasi. Rumah sakit ini memiliki peran yang sangat strategis. Didirikan pada tahun 1902, rumah sakit tersebut menjadi pelopor pelayanan psikiatri di Indonesia dan kini berfungsi sebagai pusat rujukan nasional serta rumah sakit pendidikan dan penelitian di bidang psikiatri.
“Kami berharap pertemuan ini dapat menjadi forum yang produktif untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret bagi peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia,” tutup Felly. •mh
