//
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat melakukan kunjungan kerja ke RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, Kamis (06/11/2025). Foto: Dipa/vel.
PARLEMENTARIA, Pontianak – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Pontianak untuk meninjau pelayanan kesehatan jiwa. Ia menegaskan pentingnya layanan kesehatan mental sebagai bagian dari program pemeriksaan kesehatan gratis yang menjadi salah satu quick winPresiden. Dalam program tersebut, pemeriksaan kesehatan jiwa menjadi bagian penting yang harus diintegrasikan di seluruh rumah sakit dan puskesmas.
“Sekarang sudah tidak ada rumah sakit khusus jiwa, namun rumah sakit umum memiliki spesifikasi layanan kesehatan jiwa. Karena itu, kami ingin memastikan seluruh rumah sakit dan puskesmas memiliki fasilitas rawat inap serta IGD khusus pasien dengan gangguan jiwa,” jelasnya saat ditemui di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, Kamis (06/11/2025).
Ia juga menyoroti hasil pemeriksaan kesehatan di sejumlah sekolah yang menunjukkan meningkatnya kasus depresi di kalangan pelajar. Berdasarkan laporan dari puskesmas, terdapat lebih dari 600 siswa SMA yang mengalami depresi dengan beragam penyebab, mulai dari tekanan akademik hingga masalah sosial dan keluarga. “Temuan ini sangat memprihatinkan. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk memastikan layanan kesehatan jiwa dapat menjangkau masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa ketersediaan dokter spesialis dan kemudahan klaim BPJS menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan jiwa. “Kami ingin memastikan BPJS memberikan kemudahan klaim bagi pasien dengan gangguan jiwa. Jangan sampai rumah sakit dan puskesmas yang sudah memberikan pelayanan justru tidak bisa mengklaim karena kendala administrasi,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IX DPR RI telah berkoordinasi dengan BPJS dan Kementerian Kesehatan untuk memberikan pendampingan langsung kepada rumah sakit dan puskesmas di Pontianak. Pendampingan ini diharapkan dapat memastikan seluruh pelayanan kepada pasien gangguan jiwa dapat diklaim sesuai ketentuan.
Selain itu, Komisi IX juga akan mendorong pengadaan alat deteksi dini gangguan jiwa di seluruh puskesmas dan rumah sakit. “Saat ini Puskesmas Saigon sudah memiliki alat khusus untuk mendeteksi penyakit jiwa, namun baru di beberapa puskesmas saja. Kami ingin agar seluruh puskesmas memiliki alat tersebut agar pendeteksian dan penanganannya bisa dilakukan lebih cepat,” tutupnya. •dip/aha
