//
Saadiah Uluputty: Jalan Tol Harus Hadir dengan Pelayanan yang Memuaskan Masyarakat
Diterbitkan
Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, saat kunjungan kerja Komisi V ke Ruas Tol Soreang–Pasir Koja (Soroja) bersama Kementerian PUPR, PT Citra Marga Nusa Pala (CMNP), KNKT serta stakeholder.
PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menegaskan pentingnya peningkatan pelayanan jalan tol seiring dengan keuntungan bisnis yang telah lebih cepat dari target awal. Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi V ke Ruas Tol Soreang–Pasir Koja (Soroja) bersama Kementerian PUPR, PT Citra Marga Nusa Pala (CMNP), KNKT serta stakeholder lainya. Povinsi Jawa Barat, Bandung, Kamis (6/11/2025).
“Kunjungan kami ini bagian dari pendalaman terhadap pelayanan jalan tol, khususnya terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM). Komisi V saat ini sedang membentuk Panja Jalan Tol untuk meningkatkan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku,” ujar Saadiah.
Menurutnya, infrastruktur jalan tol memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat dan aktivitas logistik nasional. Karena itu, pelayanan terhadap pengguna jalan harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.
“Kita semua menyadari bahwa jalan tol adalah urat nadi perekonomian. Negara harus hadir memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan bagi masyarakat,” tegasnya.
Saadiah juga mengapresiasi capaian kinerja PT Citra Marga Nusa Pala, di mana perhitungan Break Even Point (BEP) atau titik impas investasi telah tercapai lebih cepat dari target semula tahun 2029, yakni diproyeksikan selesai pada 2026.
“Ini artinya secara bisnis mereka sudah melampaui target. Karena itu kami mendorong adanya kompensasi dari percepatan keuntungan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas layanan dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sekitar Tol Soroja,” jelasnya.
Terkait penyesuaian tarif tol, Komisi V meminta agar evaluasi dilakukan secara proporsional. Meski tarif Tol Soroja saat ini naik dari Rp7.000 menjadi Rp8.000, menurut Saadiah, kenaikan itu masih dalam batas wajar. Namun, ia menilai perlu ada keseimbangan antara keuntungan operator dan kenyamanan pengguna.
“Kalau bisnisnya sudah menguntungkan, seharusnya fokusnya bukan menaikkan tarif, tetapi meningkatkan pelayanan dan menurunkan beban pengguna. Kenaikan tarif harus dihitung secara matang dan adil,” pungkasnya. •rni/aha
